Bupati Lobar Ancam Pecat Pejabat Terkena OTT

Fauzan Khalid dan Zaini (Suara NTB/her)

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) , H. Fauzan Khalid menyesalkan tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah seorang oknum pejabat kecamatan, sehingga berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Lobar. Bupati pun mengancam memecat oknum pejabat tersebut, lantaran berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri bahwa oknum pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya pungli dan terkena OTT bisa dipecat dari status ASN.

Ditemui akhir pekan lalu, bupati menegaskan OTT yang menimpa salah seorang oknum pejabat harus menjadi pembelajaran bagi semua jajaran ASN. Siapapun ASN tidak boleh melakukan tindakan tersebut. “Sesuai dengan SKB tiga menteri, nanti kalau sudah ada kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan tidak hormat (pecat), sesuai dengan SKB itu,” tegas bupati.

Saat ini, lanjut bupati, Pemda telah mengambil tindakan tegas terhadap bersangkutan.  Pemda, sudah memberhentikan sementara oknum ASN tersebut. Bahkan haknya berupa gaji dan tunjangan yang diberikan tidak full.

Menyoal rekomendasi pencairan ADD yang rawan praktik pungli, menurut dia semua celah rawan praktik pungli. Dalam hal ini, ujarnya, rekomendasi ini sesuai ketentuan, di satu sisi kalau pemda tidak memberlakukan maka dianggap longgar, kalau diberlakukan justru dianggap memperkekat dan mempersulit.  Kalau tidak ada rekomendasi, justru nanti bermasalah karena ADD dan DD belum dipertanggungjawabkan. ”Kan itu jadi masalah lagi, kan itu tujuannya (mencegah masalah), tapi kalau memang orang ndak baik yang seperti ini (kena OTT),”tegas dia.

Sementara Ketua AKAD Lobar M. Zaini menyayangkan pencairan ADD menjadi alat untuk pungli bagi oknum pejabat.  “Dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman desa lain,” jelas dia. Zaini, menegaskan, rekomendasi tersebut bagian dari pembinaan secara berjenjang terhadap desa baik dari kecamatan hingga kabupaten dalam hal ini Dinas PMD.

Melalui rekomendasi ini ada evaluasi pelaporan terhadap laporan sebelumnya yang harus dipenuhi desa, sehingga rekomendasi bisa keluar. Kaitan dengan rekomendasi yang disalahgunakan di mana harus ada uang yang dikeluarkan menurut dia hal ini yang menyalahi aturan. Banyak pihak menolak rekomendasi ini, namun bicara pembinaan justru dianggapnya bagus dan membantu desa. Pihaknya menolak adanya praktik bayar-membayar untuk penerbitan rekomendasi tersebut.  ‘’Jangankan pungutan, sumbangan pun tidak boleh diminta baik oleh kecamatan dan pemda. Sebab jelas APBDes, bukan untuk sumbangan,’’ tegasnya. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.