Pertanyakan Jadup, Sejumlah Kadus Ramai-ramai Datangi Dinas Sosial Lobar

Kepala Dinas Sosial Lobar,  Hj. Made Ambaryati (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan jaminan hidup (Jadup)  bagi 71 ribu lebih warga yang menjadi korban gempa hingga kini belum ada titik terang. Pasalnya, dari pihak Kementerian Sosial belum juga menyetujui usulan Pemda Lobar. Akibat ketidakjelasan bantuan ini, warga pun mendatangi kantor Dinas Sosial, memprotes dinas terkait karena menilai Pemda yang lamban.

“Saya didatangi oleh beberapa kadus dari Gerimak Narmada, saya kayak didemo karena mereka ramai-ramai datang mempertanyakan masalah bantuan Jadup. Mereka dengar sudah cair, padahal belum,” tegas Kadis Sosial, Hj Made Ambaryati, belum lama ini. Ia menegaskan kepada warga tersebut, bahwa dana bantuan Jadup belum cair, bahkan sejauh ini belum ada tanda-tanda dicairkan oleh pusat.

Perihal kejelasan dana Jadup ini, pihaknya hanya menunggu kepastian dari pusat. Ia pun akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat ini untuk menanyakan ke Kemensos. Karena pihak pusat meminta agar menunggu kepastian dari pusat. Masa transisi bencana gempa bumi ke pemulihan sendiri belum dicabut oleh pemerintah pusat. Setelah semua rumah rusak akibat gempa selesai dikerjakan sehingga masa pemulihan pun belum dicabut. “Kalau belum dicabut masa pemulihan kan masih ada bantuan rumah, bantuan jadup ini sepertinya menunggu rumah ini selesai,” kata dia.

Hasil komunikasi terakhir dengan pusat, pihaknya diminta menunggu, sebab dana bantuan bukan melalui Kemensos, namun lewat BNPB. “Sejauh ini belum ada tanda-tanda. Karena pusat

masih sibuk ke daerah lain yang terkena bencana juga,” imbuh dia.

Jumlah total penerima bantuan Jadup di Lobar sebanyak 72.222 KK. Pada pencairan tahap I sudah disalurkan kepada 967 KK. Untuk usulan tahap II pihaknya sudah mengusulkan penerima bantuan Jadup ke Kemensos sebanyak 71 ribu KK lebih dengan total  dana bantuan Jadup bagi ini sendiri sebanyak Rp133 miliar. Tapi dari jumlah ini masih ada 8.441 KK yang bermasalah di SIAK. Sehingga yang 8.441 KK ini pengusulanya belakangan.

Verifikasi 8 ribu KK lebih ini pun kata dia sudah ada pembaharuan sehingga akan dibawa lagi ke pusat untuk diusulkan. Dari 8 ribu lebih KK bermasalah ini, karena memiliki KK lama sehingga tak terdata di SIAK. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dukcapil dalam memperbaiki data kependudukan warga ini. Ia berharap agar persoalan SIAK ini selesai bulan ini.

Sebelum mengusulkan data penerima Jadup ke Kemensos pihaknya melakukan verifikasi dan validasi (Verivali). Sebab yang di SK-kan oleh bupati dalam satu rumah adalah satu KK. Namun temuannya di lapangan di satu rumah ditempati empat KK. Sementara Pihaknya mendata di satu rumah rusak berapa jiwa yang menempati untuk diusulkan sebagai penerima Jadup. ”Bahkan ada satu rumah itu 15 jiwa, paling sedikit ada yang dua KK,” jelas dia. Hal ini kata dia dipertanyakan oleh pusat, sebab dalam satu rumah rusak dihuni oleh banyak KK. (her)