Tim Satgas Peti Lobar Kesulitan Menindak Pelaku

Polres Lobar yang tergabung dalam tim Penetiban Peti saat turun menyegel pengolahan emas di Sekotong. (Suara NTB/her)

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Tim Satgas penertiban pertambangan tanpa izin (Peti) Lombok Barat, melempem. Pascadibentuk beberapa bulan lalu, tak banyak aktivitas yang dilakukan tim tersebut. Tim ini belum banyak bergerak, lantaran terkendala tidak ada anggaran.

Bahkan pihak Kepolisian Polres Lobar yang masuk dalam tim itu kesulitan dalam melakukan penindakan. Tidak adanya anggaran menjadi alasan mengapa hingga kini tim itu jalan di tempat. Polres hanya bisa berharap adanya dukungan dari masyarakat, stakeholder maupun pemerintah dalam dalam mengatasi tambang liar.

“Karena sampai detik ini terus terang kita hanya sebatas sosialisasi, tapi untuk penindakan kita kesulitan, karena belum ada anggaran dari Pemda,” ungkap Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi yang dikonfirmasi akhir pekan lalu saat menghadiri acara di Kediri. Informasi yang diperoleh pihaknya jika ambang batas kesehatan untuk mercury di kawasan Sekotong di atas normal.

Namun hal itu masih belum dipastikan.“Ini belum rilis ya, tapi saya dapat informasi bahwa ambang kesehatan untuk mercury yang ada di lingkungan situ, tidak salah itu di atas 0,8 (persen) di mana batas ambangnya itu 0,2 (persen),” bebernya. Atas dasar itu, itu ia mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pertambangan.

Ini memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak bisa hanya kepolisian namun seluruh pihak termasuk Pemda. “Karena memang kesulitan kita, baik provinsi maupun daerah itu dukungan itu (anggaran),” ujarnya. Meski demikian, ia menyakini ada atau tidak adanya anggaran, penertiban tambang tetap dilakukan.

Pihaknya juga tetap melakukan kegiatan sosialisasi dari hari pertama dibentuk Tim Satgas itu hingga sekarang. “Imbauan -imbauan juga, mungkin nanti kita rencanakan untuk penertiban lagi,” pungkasnya. Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid tidak menampik jika Tim Satgas PETI itu jalan di tempat.

Permasalahan penganggaran menjadi kesulitan yang menghambat pihaknya. Sebab tidak ada dasar pihaknya menggerakkan tim tersebut. Terlebih lagi APBD Perubahan sudah diketok. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada pihak Provinsi untuk mencarikan jalan agar Pemkab bisa menganggarkannya.

Termasuk bisa mengevaluasi APBD Perubahan. “Saya sudah bicara di provinsi termasuk Forkopimda, kalau provinsi tidak menggarkan, carikan kita pintu pasuk (agar bisa dianggarkan daerah) misalnya lewat surat gubernur. Nah itu yang belum kita temukan (solusinya),” bebernya.  (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.