Diduga Keracunan Makanan, Petugas PKH Datangi Kantor Dinsos Lobar

Petugas PKH Lobar yang Terindikasi keracunan makanan mendatangi kantor Dinsos Lobar,  Senin,  9 September 2019.

Giri Menang (Suara NTB) – Para petugas PKH di Lombok Barat mendatangi Kantor Dinas Sosial setempat. Mereka mendatangi kantor Dinsos untuk mediasi persoalan dugaan keracunan yang menimpa para petugas PKH. Hampir sebagian besar Pendamping PKH itu mengalami diare dan muntah setelah menyantap hidangan di acara yang digelar di provinsi pekan lalu. Bahkan sebagiannya dilarikan ke Puskesmas maupun rumah sakit. Para pendamping ini menduga terkena keracunan makanan, namun kepastian soal dugaan keracunan makanan belum bisa dibuktikan. Para pendamping ini merasa kecewa dengan pihak Dinsos Lobar yang tidak memperhatikan mereka yang sudah beberapa hari terbaring lemas.

Mediasi yang diadakan di ruang Kepala Dinsos Lobar berlangsung dari pukul  14.00 sampai pukul 16.00 Wita dihadiri oleh Kepala Dinsos Libar, Hj Made Ambaryati dan para petugas PKH yang terindikasi keracunan makanan.”Kepala dinas tidak ada upaya hukum untuk menyelidiki ini. Seolah-olah kita tidak diperhatikan,” ujar salah satu pendamping di Kecamatan Labuapi berinisial MF. Bahkan ia menilai pihak dinas seolah-olah lebih membela catring acara itu.  Iapun menceritakan apa yang dialaminya ketika menyantap makanan catring itu yang dia bawa pulang.

Ia mengakui jika makanan yang dihidangkan saat acara itu pada siang hari. Namun ia menyantapnya ketika malam hari bersama keluarganya. “Pas magribnya itu saya pusing mual, sakit kepala yang saya rasakan. Sudah kita berobat ke puskesmas,” bebernya.

Meski demikian belum bisa dipastikan jika ini benar keracunan makanan. Sehingga untuk meluruskan hal itu semua pendamping melakukan hearing. Didampingi oleh Anggota DPRD Lobar L Irwan, hampir sekitar 4 jam pertemuan itu berlangsung. Akhirnya masalah itu selesai dengan kesepakatan.

Hal senada disampaikan salah seorang petugas PKH yang tidak mau dikorankan namanya mengaku petugas PKH di Lobar ikut rakor Kamis lalu atas undangan Dinas Sosial Provinsi NTB . Rakor diadakan di gedung BKD provinsi NTB di Mataram.  “Siang itu kami makan siang, saya alami sakit perut Jumat dini hari, saya ndak tahu apa keracunan atau tidak karena belum lihat hasil laboratorium” jelas petugas PKH Lobar ini.  Ia mengalami mencret sehingga menyebabkan kondisinya lemas akibat kekurangan cairan. Ia mengaku, belum tahu penyebab kenapa dirinya diare apakah akibat makanan yang dimakan.

Diakui, di saat bersamaan ia mendapatkan informasi dari media sosial bahwa petugas PKH yang lain juga mengalami kondisi serupa.  “Selang sehari –  dua hari setelah itu baru saya dapat informasi kalau teman –  teman petugas PKH juga sakit perut,” aku dia.

Kepala Dinsos Lobar Hj Ni Made Ambaryati mengaku sudah melakukan upaya penyelidikan penyebab para pendamping itu mengalami diare. Bahkan pihak Dinas Kesehatan sudah mengirimkan sampel catering itu kepada BPOM untuk diperiksa. Sayangnya pihak BPOM tidak bisa melakukan pengujian karena sampel makanan sudah terlalu lama. Mengingat kejadian itu berlangsung sekitar Kamis lalu.

“Jawaban disana (BPOM) tidak bisa karena ini sudah hari ke lima, hasil diagnosanya diare akut,” ungkapnya.

Iapun tidak membantah jika masih ada pendamping PKH yang dirawat di rumah sakit. Sebagiannya juga sudah pulang dari Puskesmas. Dari hasil diagnosa  mengatakan itu muntaber. Sehingga dampaknya akan membuat tubuh panas.

“Jadi belum bisa dipastikan(dugaan keracunan) karena belum ada sempelnya dilihat. Itu namanya indikasi, tidak bisa pastikan seratus persen itu keracunan makanan,” sambungnya.

Menurutnya ada kemungkinan makanan yang dibawa pulang itu sudah terlalu lama. Karena pada dasarnya makanan itu tidak boleh lebih dari pukul 14.00 wita jika disajikan pagi hari. Dan lebih dari pukul 20.00 wita jika disajikan siang hari. Ini yang dinilainya tidak dicantumkan oleh pihak katring.

“Ini mungkin jadi perhatian ke depan para catering ini untuk mencantumkan di label kotaknya. Seharusnya memang ada peringatan,” sarannya.

Selain itu,  Ambar mengungkapkan ada kesepakatan juga yang sudah disetujui oleh pendamping PKH dengan pihak Dinsos. Terkait diperhatikan akan kebutuhan PKH yang selama ini bertugas di lapangan. “Karena tugas-tugasnya banyak untuk pemutahiran data,” pungkasnya. (her)