Bupati Perintahkan Audit Investigasi Aset Kantor Pertanian

Proyek Kantor Dinas Pertanian ini dihentikan lantaran dikhawatirkan melanggar aturan akibat kantor ini belum tercatat di neraca aset daerah. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengakui aset Kantor Dinas Pertanian di daerah Labuapi bagian dari masalah. Kantor Dinas Pertanian hasil tukar guling dengan kantor Agribisnis yang digusur untuk lahan pembangunan Lombok City Center (LCC) adalah salah satu masalah yang akan diselesaikan oleh pihaknya. Bupati telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit investigasi terhadap masalah aset-aset ini.

“Itu (Kantor Dinas pertanian) bagian dari masalah, kenapanya ? Saya tidak tahu, karena bukan saya yang melakukan. Itu bagian dari masalah yang akan kita selesaikan,” tegas bupati saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Pertanyaan kenapa belum tercatat di neraca aset?. Menurut dia yang perlu ditanya adalah yang melakukan saat itu. bupati mengaku tidak tahu kenapa aset ini belum diserahterimakan, sehingga belum tercatat di neraca. “Kenapa belum ada serah terima, tanya yang melakukan saat itu. Kalau saya ditanya kenapa? Saya tidak bisa jawab, karena bukan saya yang melakukan. Yang jelas ini bagian masalah yang harus diselesaikan,” tegas dia kembali.

Baca juga:  Indikasi Kerugian Negara Ganda dari Kasus LCC

Menurut dia persoalan ini akan diselesaikan. Pihaknya masih mendiamkan aset ini, karena masih dalam proses hukum di Kejaksaan. Ia tak ingin gegabah memutuskan, sebab siapa tahu pihak pemda sudah memutuskan, namun hasil keputusan ini berbeda dengan putusan pengadilan. Justru hal ini akan membuat susah lagi. Selain itu, ia sudah meminta Inspektorat melakukan audit investigasi terhadap persoalan ini. “Saya yang minta audit, itu juga bagian cari cara menyelesaikan masalah,” ujar dia.

Ia menegaskan bukan pihak Kejati yang meminta Inspektorat melakukan audit tersebut, melainkan dirinya yang bersurat ke Inspektorat untuk melakukan audit. Hasil audit ini nanti jelas dia, akan ada semacam rekomendasi hasil audit. Rekomendasi ini, ia tidak tahu seperti hasilnya. Apakah tidak ada unsur pembiaran dari pemda? menurut dia tidak demikian. Justru berbagai langkah ini adalah upaya penyelesaian yang dilakukan pemda. Sebab kata dia,  masalah ini tidak sederhana. Misalnya jika ia memutuskan bentuk tim appraisal terhadap bangunan tersebut. Namun kata dia, bangunan yang mau di-appraisal ini yang tidak ada, karena bangunan sudah dihancurkan.  “Apa yang kita mau appraisal? Bangunnya tidak ada, sudah dihancurkan. Makanya kita tunggu saja keputusan hukum,” imbuh dia.

Baca juga:  Kasus Agunan Lahan LCC, Jaksa Periksa Mantan Bupati Lobar Zaini Arony

Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya sudah meminta proyek rehab kantor dinas pertanian dihentikan. Pasalnya itu akan berpotensi masalah, diakibatkan aset kantor itu belum masuk neraca aset daerah. Pihaknya tidak ingin melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah nantinya.”Yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah kita hentikan (tidak kita lakukan),” kata dia. (her)