Gugatan Warga Dipastikan Tak Berdampak

Lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting di Desa Dasan Griya. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Rekanan proyek Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum bisa mulai bekerja. Bahkan proyek ini molor hingga delapan bulan semenjak kontrak kerja ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 lalu. Rekanan belum mulai kerja akibat pembebasan lahan belum rampung. Di satu sisi sebagian warga terdampak pembebasan lahan mengajukan gugatan ke pengadilan.

PPK Proyek Bendungan IV (BIV), L M Asgar mengatakan, saat ini proses pembebasan lahan masih masa sanggah sampai tanggal 7 Agustus 2019. Pihaknya khususnya di bendungan IV masih menunggu masa sanggah ini, kalau sudah persoalan lapangan dalam hal ini lahan ini tuntas barulah  bisa mulai bekerja. Setelah selesai masa sanggah ini, berlanjut ke validasi data. Ia berharap agar lahan-lahan yang sudah final dimohonkan agar bisa mulai kerja.

“Karena kontraknya ditandatangani tanggal 31 Desember 2018, hampir delapan bulan ini kalau kita melihat dari Januari hampir tujuh sampai delapan bulan ini kita mengalami kemunduran,” jelasnya, Rabu, 7 Agustus 2019.

Hal ini, tambahnya, tak lepas dari masalah tanah ini tidak gampang. Proses lahan ini ada kewenangannya di Pemda dan BPN. Menurut dia, setelah masa sanggah berakhir tanggal 7 Agustus, hasil dari validasi bersama review BPKP terkait masalah bidang tanah itu dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melalui pusat bendungan. Dari sana nanti, tim LMAN akan turun apalah data hasil validasi dan riview itu diterima atau tidak. Ataukah nanti pihak LMAN akan mengecek kembali hasil validasi ini.”Kami tidak tahu, karena kewenangan ada di LMAN,’’ jelas dia.

Kapan rekanan mulai bekerja? Menurut dia tergantung dari penyelesaian lahan ini. Yang penting tidak ada masalah di lapangan. Setelah lahan ini selesai, Pemda mengeluarkan surat kesiapan lapangan sebagai dasar pihak rekanan bisa masuk. Atas dasar ini juga pihaknya membuat surat penyerahan lapangan ke pemborong (rekanan). Setelah surat penyerahan lapangan, lahan dianggap tidak ada masalah dan kondusif barulah pihaknya menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK). Pihaknya sendiri belum tahu kapan target mulai bekerja, karena ia belum melihat aturan yang ada di LMAN. “Harapan kami sih kalau sudah tuntas dari LMAN ini segera kami menerbitkan SPMK,” jelas dia.

Ia berharap ada prioritas dalam penyelesaian lahan ini, pertama jalan masuk menuju lokasi. Sebab ada rencana ground breaking yang direncanakan bulan ini. “Harapan dari Pak Gubernur groundbreaking bisa bulan ini,” jelas dia. Apakah bisa terlaksana? Menurut dia hal ini tergantung kesiapan di lapangan dan surat dari pemda. Ia berharap kondisi di lapangan benar-benar siap agar rekanan bisa mulai bekerja. Dalam hal ini jelas dia butuh keterlibatan semua baik itu bupati, camat hingga kades untuk mendukung.

Sebab sejauh ini ada 38 bidang tanah yang masih bermasalah, termasuk 14 bidang di Dusun Murpeji yang keberatan terhadap nilai harga, sehingga mereka meminta harga disesuaikan dengan harga zone II. Sesuai kontrak jerja, dua perusahaan bekerja di mega proyek ini adalah PT Hutama Karya mengerjakan paket I bendungan KSO dengan PT Bahagia Bangun Nusa. Kemudian paket II yang mengerjakan Pengelak dan Pelimpah, spil way PT Nindia Karya KSO dengan PT SAK Nusantara.

Sementara itu, Bupati H Fauzan Khalid mendukung langkah warga melakukan gugatan ke pengadilan.  Sebab pihaknya tak ingin warga justru melakukan aksi-aksi keributan. “Memperjuangkan hak lewat jalur hukum, kita dukung,” jelas dia.  (her)