Belasan Ribu Warga Penerima Bantuan JKN di Lobar Dicoret

Kepala Disos Lobar,  Hj. Made Ambaryati (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – 14.088 warga Lombok Barat (Lobar) dicoret atau dikeluarkan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Belasan ribu warga ini dikeluarkan lantaran dinilai sudah mampu menyusul ditetapkannya Basis Data Terpadu (BDT), hasil perbaikan data yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar Hj. Made Ambaryati, menejelaskan, Kemensos sudah menetapkan data BDT secara keseluruhan, dalam perbaikan data sudah masuk data penerima  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima bantuan JKN dan penerima PKH. Alasan dinonaktifkan data tersebut, karena data kependudukan yang digunakan masih menggunakan data yang lama dan, belum dilakukan perbaikan. Perbaikan data yang akan dinonaktifkan ini juga, termasuk penerima BPNT. “Penerima BPNT, PKH dan JKN akan dinonaktifkan sementara,”  ujarnya.

Pendamping PKH di Lobar bekerja hingga tengah malam untuk melakukan update data sebelum ditetapkan, karena data BDT akan ditetapkan empat kali dalam satu tahun, tidak lagi dua kali setahun, tujuannya agar data penerima lebih baik lagi dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data BDT yang sudah ditetapkan tanggal 1 Agustus ini adalah BDT yang ditetapkan dari hasil musyawarah desa (musdes) dari 121 desa dan kelurahan yang ada di Lobar. Semuanya data yang serahkan nantinya sudah disesuaikan dengan data by name by address, terhadap adanya permasalahan data yang keluar pada tahap pertama beberapa waktu lalu, hal itu terjadi karena data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2015. ” Data tahap pertama yang kemarin itu masih pakai data tahun 2015,” katanya.

Setelah dilakukan penetapan tanggal 1 Agustus lalu, nanti tinggal tiga bulan lagi akan dilakukan perbaikan data kembali. Hal ini untuk mempermudah warga mencairkan BNPT, Dinas Sosial (Disos) sudah melakukan koordinasi dengan pihak BRI melalui BRIlink untuk  menjadi tempat pencairan BPNT. ‘’Sampai saat ini, memang sudah ada yang satu desa dua BRIlink, tetapi karena masih ada BRIlink yang menjalani usaha toko bangunan yang menjadi agen BRIlink, hal ini masih menjadi pertimbangan dari Dinas Sosial,’’ ujarnya.

Keberadaan agen BRIlink, dikeluhkan oleh Kepala Desa, seperti di Desa Sekotong Tengah, karena di Desa Sekotong Tengah hanya ada satu agen BRIlink, sedangkan penerima cukup banyak, dan jarak tempuhnya antar dusun juga cukup jauh.” Paling tidak seharusnya ada tiga agen ada di Desa Sekotong, biar jaraknya tidak terlalu jauh,” tegas Kades Sekotong Tengah Lalu Sarafudin.

Ia berharap  ada penambahan agen BRIlink, karena jumlah masyarakat yang dilayani oleh dari seribuan, inipun masih ada dari Desa lain yang masuk ke Desa Sekotong Tengah. Ia juga berharap Pemda melakukan perbaikan data, agar data penerima BPNT bisa tepat sasaran.(her)