DAK Fisik Dua OPD di Lobar Ditarik Pusat

Kepala BPKAD Lobar,  H. Mahyudin  (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB)  – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp2,5 miliar lebih  di Lombok Barat (Lobar) ditarik pemerintah pusat. Dua OPD ini antara lain Rumah Sakit Awet Muda dan Dinas Perhubungan (Dishub). DAK fisik dua OPD ini bakal ditarik pusat lantaran sampai tenggat waktu tanggal 21 Juli lalu belum ada realisasi. Sedangkan DAK di OPD lain tidak ada masalah dan dipastikan berjalan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Mahyudin akhir pekan kemarin. Menurutnya, realisasi DAK di Lobar mencapai 35 persen lebih dari alokasi DAK di Lobar mencapai Rp 488,8 miliar lebih terdiri dari DAK fisik sebesar Rp 321 miliar lebih dan non fisik sebesar Rp 167 miliar lebih.”Realisasi DAK ini baru mencapai 35 persen dari total DAK yang ada,” jelas dia.

Menurutnya, tenggat waktu realisasi DAK khusus daerah terdampak gempa, seperti Lobar ada kebijakan khusus sampai tanggal 21 Juli lalu. Sebelum tenggat waktu itu, pihaknya sudah melakukan upaya percepatan dengan meminta semua OPD pengelola DAK segera mengusulkan. Ia berharap agar semua OPD tersebut bergerak untuk upaya percepatan tersebut.  Akan tetapi hingga tenggat waktu 21 Juli, ada dua OPD yang tak kunjung merealisasikan sehingga DAK-nya terancam ditarik oleh pusat..

DAK fisik di dua OPD ini yang terancam ditarik senilai Rp 2,5 miliar, masing-masing untuk pengadaan kendaraan di Dinas Perhubungan dan proyek IPAL di Rumah Sakit Awet Muda. Penyebab DAK fisik ini ditarik pusat sesuai proses pengusulan dari OPD yang lelet, sehingga tidak memenuhi tenggat waktu tanggal 20 Juli tersebut. Pihaknya masih berupaya komunikasi dengan pihak pusat agar jangan sampai DAK ini ditarik sepihak. “Kita terus berupaya komunikasi ini,”jelas dia. Bagaimana dengan OPD lain? menurut dia tidak ada masalah sebab berjalan sesuai jadwal.

Untuk langkah antisipasi agar persoalan ini tak terulang, pihaknya sudah mempersiapkan langkah dengan membuat surat imbauan kepada semua kepala OPD. Surat ini menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2020, sehingga begitu pengesahan APBD maka diharapkan semua OPD mulai bergerak dengan menyiapkan administrasinya. Sambil menunggu evaluasi APBD oleh provinsi, proses administasi ini berjalan. “Begitu mendapatkan register dari provinsi, saya berharap teman-teman OPD sudah selesai dengan konsep on the track dari administrasinya seperti SK, persiapan lelang dan sebagainya,”jelas dia.

Untuk itu, ia berharap dengan cara ini, kalau semua OPD konsisten bergerak melaksanakannya sejak tanggal 5 Januari, maka tidak akan terjadi penarikan DAK oleh pusat seperti yang terjadi di dua OPD ini. Terkait kapan surat imbauan ini diedarkan ke OPD? Pihaknya akan mengedarkan sebelum tahun baru. (her)