Belasan Kades di Lobar Dilaporkan ke APH dan Inspektorat

Ilustrasi

Giri Menang (Suara NTB) – Belasan kepala desa (kades) di wilayah Lombok Barat (Lobar) diadukan dan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Lobar. Dari belasan kades ini, 7 kades dilaporkan ke APH entah itu kejaksaan dan aparat kepolisian. Para kades ini dilaporkan oleh masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari masalah Dana Desa (DD), ADD dan persoalan lainnya menyangkut program Prona dan dana CSR. Bupati pun sudah memerintahkan audit khusus terhadap tujuh desa tersebut, sesuai dengan permintaan dari pihak APH.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesuma Supaka mengakui sejumlah kades terbelit persoalan hukum, namun kebanyakan di luar DD dan ADD, seperti kasus CSR dan prona.
Beberapa kades yang dilaporkan ini, ujarnya, tersebar di beberapa kecamatan seperti wilayah Narmada Batulayar dan Lingsar. Pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait beberapa kades di wilayah Gunungsari yang dlaporkan ke APH dalam hal ini pihak Polres. Pihaknya masih sebatas menerima informasi secara lisan saja, belum tertulis. “Ada beberapa kades di wilayah Gunungsari sudah masuk (laporan) ke APH,” jelas dia.

Ia tak menyebut secara rinci kades-kades yang dilaporkan tersebut. Namun pihak APH dalam hal ini Polres Mataram dan Lobar serta kejaksaan sudah berkoordinasi dengan pihaknya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak APIP seperti apa tindaklanjutnya. Sebab, kata dia, sudah ada MoU dalam rangka kerjasama antara APIP dengan kepolisian dalam hal penanganan serta pengawasan keuangan desa.

Menurut informasi dari Ispektorat bahwa, ada 17 desa yang diadukan ke APH dan Inspektorat. Belasan desa ini ada di wilayah Narmada dan Gunungsari. Dari 17 desa ini ada 7 desa yang dilaporkan ke APH. Di antara kasus ini ada menyangkut prona, CSR, DD dan ADD. Persoalan ini dilaporkan langsung oleh warga langsung ke APH. Pihak Inspektorat sudah dikoordinasikan oleh APH menyangkut laporan. Menindaklanjuti itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sudah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit secara khusus. (her)