Tak Sesuai Pola Penataan Ruang, Banyak Permohonan Perizinan dari Investor Ditolak

Made Artadhana   (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menolak banyak permohonan perizinan dari investor yang mau membangun di wilayah Lobar. Alasan penolakan ini sangat mendasar, karena dinilai tak sesuai dengan pola penataan ruang di Lobar. Pihak investor pun diarahkan agar membangun di wilayah lain yang sesuai dengan aturan penataan pola ruang.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, I Made Artadhana ditemui di ruang kerjanya akhir pekan kemarin. “Banyak yang kita tolak permohonan izin, karena murni akibat tak sesuai atau melanggar pola penataan ruang yang ada,” tegas dia.

Seperti beberapa titik seperti permohonan pembangunan di wilayah Gerung persisnya di jalur dua dekat kantor pemda. Hasil kajiannya, pihaknya pun memberikan solusi dengan mengarahkan agar pembangunan dialihkan ke lokasi lain seperti di daerah Tempos. Kawasan ini kata dia bisa dipakai untuk pengembangan kampus. Akses jalan ini pun sudah dibangun. Selain itu, alternatif lain di Desa Babussalam dan jalur Lombok International Airport (LIA) II masuk segmen 2.

Lebih lanjut Made menjelaskan, dalam pengurusan izin ini melalui tahapan-tahapan salah satunya kajian pola penataan ruang. Ketika pemohon meminta izin berupa IMB ke DPMPTSP secara satu pintu. Dinas terkait sebelum mengeluarkan

izin bersurat dulu ke Dinas PUPR untuk dibuatkan rekomendasi. Setelah masuk ke PU, dilihat permohonannya apa dan menyangkut dinas mana yang akan terkait. Kalau hasil kajian membolehkan, maka baru turun rekomendasi, sebaliknya jika tidak boleh, maka tidak dikeluarkan rekomendasi dan tidak boleh dikeluarkan izin.

Tidak itu saja, pemohon diminta membuat advice planning, melalui kajian OPD terkait. Advice planning ini untuk sinergi antar-OPD terkait pada tahap pembangunan hingga pascapembangunan. Kalau pembangunan perumahan maka advice planningnya dari Dinas Perumahan dan Pemukiman menyangkut aturan pembangunan rumah baik subsidi maupun non subsidi. “Sehingga begitu izin keluar, mereka start membangun, sudah ada Perkim yang punya kewenangan terutama pengendaliannya,”jelas dia.

Dalam hal pengendalian ini lah peranan Disperkim, menyangkut bagaimana fasilitas umum, seperti kuburan, tempat ibadah dan tempat pembuangan sampah. Terkait kondisi lemahnya pengendalian dibuktikan banyak perumahan belum menyiapkan TPS, Made tidak mau berkomentas sebab bukan ranahnya. Namun menurut dia, menyangkut penngendalian ini bisa diketahui dari site plan. Jika tidak ada disiapkan fasum 30  persen, maka bisa dihentikan pembangunan sebelum desain diubah.”Kalau fasum tidak sampai 30 persen maka bisa dihentikan pembangunan, ubah desainnya dulu. Kemudian kuburan di mana, ini harus dipastikan,” tegas dia. (her)