Biayai Pembangunan RTG, Korban Gempa di Lobar Terpaksa Berutang

Korban gempa di Gunungsari ini mengeluhkan bantuan yang tak tepat sasaran, sehingga mereka terpaksa berutang untuk menutupi biaya pembangunan RTG. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan bantuan gempa yang tidak tepat sasaran. Pasalnya bantuan yang mereka peroleh tak sesuai dengan kategori kerusakan, korban gempa yang rumahnya rusak berat seharusnya mendapatka bantuan Rp 50 juta justru mendapatkan bantuan kategori rusak sedang sebesar Rp 10 juta. Kondisi ini pun mengakibatkan warga kalang kabut. Untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan RTG ini, warga pun terpaksa menggadaikan BPKB kendaraan dan berutang.

Seperti yang dialami korban gempa di daerah Mekar Sari Kecamatan Gunungsari. Hampir 30 persen dari 400 penerima bantuan di daerah ini salah sasaran. Ayudin, perangkat BPD di Desa Mekar Sari, mengaku memiliki anak bernama Saefudin yang rumahnya rata dengan tanah akibat gempa tahun lalu. “Rumahnya roboh total, hancur akibat gempa. Rumah sudah disurvei, di foto oleh tim PU PR setelah gempa. Kenapa dia dapat Rp10 juta, padahal rusak berat, karena ambruk ini,” tanyanya.

Ia mengaku heran kenapa rumah rusak berat justru diberikan hanya Rp 10 juta. Padahal dari hasil survei tim ketika itu rumah tersebut kategori rusak berat. Bahkan ketika penyerahan bantuan secara simbolis oleh presiden di Kabupaten Lombok Utara, anaknya ini ikut menerima langsung dari presiden. “Anak kami ini hadir langsung menerima langsung dari presiden saat itu,”tutur dia.  Awalnya, pihaknya menolak ketika dana ini dicairkan. Namun ia terpaksa harus menerima bantuan ini. Sebab pihak petugas menyampaikan ke dirinya, kalau dirinya akan rugi tidak menerima bantuan ini. “Terpaksa kami terima,” imbuh dia.

Bantuan ini pun kata dia mulai dicairkan sebelum puasa lalu, kemudian mulai dibangun. Progres bangunannya saat ini baru sebatas pondasi. Dengan kondisi anggaran hanya Rp 10 juta, ia mengaku tidak cukup sebab harus membangun rumah dari awal. Ia mengaku sangat tidak cukup, sehingga ia harus berswadaya dan pinjam uang. “Jelas kurang biayanya ini, kami berutang nanti,” tegas dia.

Kasi Pemerintahan Desa Mekar Sari Nasrun mengatakan sekitar

30 persen dari 400 penerima bantuan kategori rusak berat di wilayah setempat salah sasaran, artinya bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kerusakan. Misalnya rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan Rp 10 juta. Menurut dia, pihak desa sudah mengupayakan dengan langsung melapor ke pemda, dalam hal ini BPBD dan Disperkim. Jawabannya, kata dia, harus menunggu.Namun kata dia warga sendiri sudah mulai membangun, sebab di satu sisi warga tidak bisa menolak. Sebab kalau menolak,justru bantuan ini lama turun lagi. “Untuk menyelesaikan pembangunan rumah ini, warga terpaksa berutang dan ada warga kami yang menggadaikan BPKB kendaraan. Kan warga dirugikan,”tegas dia.

Kades Mekar Sari, Nasrudin mengakui banyak penerima bantuan ini memang ada yang tak sesuai sasaran. pihaknya sudah maksimal melakukan pendataan termasuk beberapa kali revisi ulang. Menurut dia, salah sasaran ini disebabkan salah kamar. “Banyak warga yang rumahnya hancur lebur tapi dapat Rp 10 juta,” jelas dia.

Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke pemda, sehingga tim turun ke desa setempat. Warga yang rusak berat namun menerima bantuan Rp 10 juta diminta membuat semacam surat pernyataan. “Jadi kita sudah berupaya maksimal. Kita tidak saling salahkan, mungkin ini manusiawi,’’ ujarnya.

Kabid Perumahan pada Dispekrim Lobar, L Ratnawi mengatakan korban gempa seperti di Desa Mekar Sari masuk dalam data salah kamar.  Namun persoalannya kalau dana sudah dicairkan, maka tidak bisa ditambah lagi dana. “Sebenarnya untuk rumah yang masih data anomali jangan dicairkan dulu, dipending dulu, dan itu masuk data anomali untuk kita ajukan perubahan grade. Tapi kalau sudah dibangun kan bagaimana kita bersikap,”jelas dia. Hal ini kata dia sudah disampaikan ke warga, namun masih ada saja warga yang mencairkan.

Terkait adanya warga yang berutang, menurut dia banyak terjadi yang demikian. Sebab dana bantuan ini bersifat stumulan, sebab dana yang diberikan ada yang tidak cukup untuk membangun rumah, sehingga pasti warga mencari uang untuk menambah biaya. (her)