Asisten III Setda Lobar Mundur dari Jabatan

H. Fathurrahim  (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB)  – ASISTEN III Setda Lombok Barat (lobar) Dr. H. Fathurrahim mengundurkan diri dari jabatannya terhitung tanggal 1 Juli 2019 nanti. Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ini mengundurkan diri, karena pindah tugas sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. SK-nya sebagai dosen pun sudah keluar dari Kemenristek Dikti tertanggal 15 Mei 2019 lalu.

Ditemui di ruang kerjanya, Fathurrahim mengatakan bahwa SK dari Menristek Dikti nomor 13953/K/KP/2019 tertanggal 15 Mei 2019 tentang pengaktifan kembali dalam jabatan akademik fungsional dosen terhitung tanggal 1 Juli nanti ia sudah aktif menjadi Lektor Kepala. “Iya mundur, berhenti jadi Asisten III,”kata Fathurrahim. Pengunduran dirnya telah disetujui bupati, bahkan dirinya direkomendasikan oleh bupati untuk kembali ke pekerjaan awal sebagai dosen.

Pengurusan pindah tugasnya dilakukan sejak  awal 2019 lalu, sebab prosesnya cukup panjang. Di mana pihaknya perlu meminta kesediaan perguruan tinggi tempatnya tugas dulu. Lalu perguruan tinggi mengeluarkan rekomendasi , barulah ada rekomendasi pelepasan dari bupati. Rekomendasi ini dibawa ke kopertis di Bali, lalu rekomendasi dari Kopertis dibawa ke Kemenristek Dikti untuk diterbitkan SK. Alasan dirinya pindah kembali sebagai dosen, menurut dia bukan untuk memperpanjang masa pensiun, namun dirinya ingin mengembangkan ilmu.  Sebab dengan menjadi dosen, masa pensiunnya hingga 65 tahun. Artinya ada 5 tahun bisa dimanfaatkan untuk mengajar.

Ia menambahkan, selama menjabat 10 tahun di Lobar ia telah menduduki berbagai jabatan. Selama ini menurut dia, ada pengalaman berbeda ketika ilmu dosen dipraktikkan di birokrasi.  Ia sendiri pernah menjabat Sekretaris Dikbud, lalu pindah sebagai Kepala BKD. Lalu kembali menjadi Kepala Dikbud 3 tahun, Kepala Dinas Sosial 2 tahun dan terakhir menjadi Asisten selama 4-5 tahun.  Harapannya, ke depan Lobar harus lebih baik ke depan.

Ia memberikan masukan jabatan sekda itu sederhana saja, dua syaratnya menurut dia harus memiliki kapabilitas (punya kapasitas) dan akseptabilitas (keberterimaan) baik oleh bupati, internal pemda dan luar.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan jabatan eselon II memang banyak yang lowong, sehingga perlu segera dilakukan mutasi dan pengisian. Akan tetapi mutasi ini masih menunggu izin Mendagri yang belum keluar. ”Belum keluar izin dari Mendagri, kita nunggu itu,” kata Bupati.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kendala belum keluarnya izin karena kesibukan sebab yang tanda tangan adalah Mendargi langsung. Usulan ini sudah berada di Kemendagri. Sedangkan untuk izin dari Komisi ASN dia sudah keluar. (her)