Padukan dengan RPJMD Provinsi-RPJMN, Lobar Target Tuntaskan RPJMD 2019-2024 Lebih Awal

Fauzan Khalid dan Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Lobar tahun 2019-2024. (Siara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar)melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menargetkan mampu menyelesaikan lebih awal rancangan RPJMD 2019-2024 dengan visi Lobar Mantap (Amanah, Sejahtera dan Berprestasi). Sebagai salah satu tahapan akhir dari penyusunan RPJMD sebelum dibawa ke Dewan untuk disahkan menjadi Perda, Senin, 24 Juni 2019 kemarin Bappeda menggelar Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Lobar tahun 2019-2024 dengan tujuan menyepakati tujuan dan sasaran  pembangunan Daerah.

Di samping itu, Musrenbang ini bertujuan menyepakati strategi arah kebijakan, program prioritas serta indikator pembangunan daerah. Terakhir Musrenbang ini digelar untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama pada Rancangan RPJMD.

Musrebang dihadiri Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Sekda HM. Taufiq, Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi, Kepala Bappeda NTB diwakili Kabid terkait, Kepala OPD, tokoh masyatakat, tokoh agama, perwakilan LSM dan difabel di Lobar.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar mengatakan, sebelum digelar Musrenbang rancangan RPJMD ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dewan dan sudah ditandatangani MoU RJPMD oleh Dewan. Dari Dewan sendiri ada beberapa masukan yang menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dibahas bersama.  Kemudian, koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, supaya RPJMD yang dibuat bisa sejalan dengan RPJMD di provinsi bahkan RPJMN. Sehingga berbagai persoalan di masyarakat bisa ditangani secara bersama-sama.

‘’Bahkan hasil koordinasi dan konsultasi serta penyesuaian (penyelerasan) yang dilakukan Bappeda dengan provinsi, informasi dari Kepala Bappeda kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan provinsi sudah 80-85 persen lebih. Masih ada waktu agar bisa 100 persen,’’ jelasnya.

Menurut dia, ada beberapa target capaian pembangunan yang ada dalam RPJMD provinsi di mana Lobar lebih tinggi capaiannya dibandingkan provinsi. Seperti halnya capaian penanganan stunting. Penanganan stunting ini tak lepas dari program revitalisasi posyandu yang berlangsung lama, mulai tahun 2017 sudah ada e-posyandu, sampai e-pustu. Dalam program lain juga Lobar yang masih rendah dibandingkan provinsi sehingga diharapkan ke depan ada back-up dari provinsi dalam penananan program.

Baca juga:  Rp15 Miliar Hibah Bansos Tahun Anggaran 2018 Tak Terbayar

Sebab menurut dia, dalam hal penanganan program yang direncanakan masih terkendala kemampuan anggaran yang terbatas sehingga bisa jadi yang diprogramkan misalnya 100 namun kemampuan anggaran tidak mencukupi. Karena itulah perlu dipilih mana skala proritas dan kerjasama serta sinergi antar OPD, lintas sektor dan semua pihak. Karena itulah, melalui Musrenbang ini bisa menjadi ajang bagi Pemda untuk menerima masukan dari semua pihak yang hadir. Ke depan ia berharap agar target yang dipasang dalam RPJMD tidak saja dihitung dari kuantitatif saja namun kualitatif. Bahkan, dalam memasang target tidak tidak terlalu tinggi dan muluk-muluk, namun target  yang dipasang harus realistis dan mengena serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan, Musrenbang Kabupaten 2019-2024 ini merupakan tahapan akhir dari penyusunan RPJMD sebelum diajukan ke Dewan untuk disahkan dalam bentuk Perda. Setelah dibahas kata dia, maka langsung disahkan menjadi Perda. ‘’Jadi target penyelesaian RPJMD ini lebih maju dua bulan, kalau masuk dibahas di Dewan dan disahkan bulan ini atau Juli. Seharusnya sesuai ketentuan itu bulan Oktober,’’jelasnya.

Musrenbang Kabupaten Lobar, merupakan satu tahapan pelaksanaan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah  yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Lobar Tahun 2019-2024. Musrenbang Rancangan RPJMD kali ini merupakan periode terakhir  dari periode RPJPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025.

‘’Sebelum pelaksanaan Musrenbang ini, kita sudah melaksanakan Musrenbang RKPD di Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD  tahun 2020, yang  disusun mengacu kepada Sasaran dan Prioritas RPJPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025 serta Program kegiatan prioritas pada Rancangan RKPD Provinsi NTB.’’

Baca juga:  RAPBD NTB 2020 Dibahas Maraton

Oleh karena RPJMD Kabupaten tahun 2019-2024 belum ditetapkan dengan Perda, maka RKPD Tahun 2020 yang telah disusun secara otomatis akan masuk ke dalam tahun pertama dari dokumen RPJMD Kabupaten Lobar yang akan dimusyawarahkan ini.

Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari UU. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.  Secara teknis amanat Musrenbang telah dimuat dengan ditetapkannya  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Ia menambahkan, tujuan dilaksanakan Musrenbang ini untuk menyepakati tujuan dan sasaran  pembangunan daerah, menyepakati strategi dan arah kebijakan  pembangunan daerah,  menyepakati program prioritas pembangunan daerah. Menyepakati Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci daerah dan penyelarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama pada Rancangan RPJMD.

Peserta Musrenbang Rancangan RPJMD ini tambah dia terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, DPRD, Bappeda Provinsi NTB, BPKP RI Perwakilan Provinsi NTB, Sekda beserta Kepala OPD, para Camat,  akademisi, LSM/Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan dari organisasi Perempuan (PKK, GOW, Dharma Wanita, PEKKA), dan Kelompok masyarakat Rentan termarjinalkan, serta stakeholder terkait lainnya dengan  jumlah peserta sebanyak 200  orang.

Para nara sumber pada Musrenbang Rancangan RPJMD ini berasal dari  unsur Pimpinan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat, Bappeda Provinsi NTB,  Bappeda Kabupaten Lombok Barat dan Perangkat Daerah terkait lainnya. (her/*)