Pernah Dikunjungi Kapolri dan Menkeu, Ratusan Korban Gempa di Desa Jeringo Belum Dapat Dana Bantuan

L Ratnawi dan Sahril

OGiri Menang (Suara NTB ) – Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Sahril mempertanyakan kejelasan dana bantuan gempa bagi ratusan warganya yang menjadi korban gempa. Pasalnya sejak gempa melanda, ratusan warganya belum juga mendapatkan bantuan.

Ratusan korban gempa tidak masuk dalam SK bupati susulan yang diajukan terakhir oleh Pemda. Di antara ratusan Korban gempa yang belum jelas dana bantuannya, terdapat di salah satu dusun bernama Dusun Jeringo Daya.

Dusun ini sendiri pernah dikunjungi oleh Menteri Keuangan ( Menkeu) dan berturut-turut oleh Kapolri bersama Panglima TNI. “Ironisnya di dusun ini sebagian besar korban gempa belum mendapatkan dana bantuan,” kritik Kades Jeringo ini.

Rata-rata di dusun ini termasuk kategori rumah rusak berat. Selain dusun ini ada di dusun lain juga dengan total keseluruhan 129 KK yang belum dapat dana bantuan gempa.
Lebih jauh dikatakan, 129 KK korban gempa ini bukan usulan tambahan namun sudah masuk SK bupati akan tetapi sejauh ini belum dikeluarkan SKnya oleh Pemda. Termasuk dana bantuan ini juga belum jelas.

Ia tidak tahu dimana letak kendalanya sehingga belum dikeluarkan. Padahal korban gempa penerima bantuan ini sudah diverifikasi dan divalidasi. Informasi yang ia peroleh bahwa bantuan akan direalisasikan tahun depan.

Menurut dia hal ini aneh karena dana ini masuk Dana siap pakai (DSP) sesuai dengan peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018, dana ini kapan pun sudah tersedia dan bisa dipakai. Artinya kata dia, dana ini sudah ada sehingga aneh apabila dikatakan tidak ada. Apalagi tahun ini dana gempa ditambah lagi oleh Pusat.

“Ini kan bukan program perencanaan tapi musibah, karena jelas Inpres Nomor 5 tahun 2018 tentang rehab dan rekon belum dicabut sehingga wajib diselesaikan tahun ini, kalau tidak jelas juga kami akan demo, ” tegas dia.
Ditambah lagi huntara belum juga diberikan ke wilayahnya. Selain korban gempa belum dapat bantuan, ada juga korban gempa 111 KK yang salah kamar atau perubahan grade. Sehingga total ada 200 lebih korban gempa di daerahnya menunggu kepastian dari Pemerintah.

Sementara itu Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar, L. Ratnawi mengatakan, terkait dengan keluhan korban gempa di Jeringo pihaknya sudah menghubungi Kades setempat. Dana tahap awal kata dia sudah cair Rp1, 4 triliun.
Kemungkinan kata dia, jika korban gempa ini masuk didata SK Bupati tersebut maka sudah ada dananya. Namun karena masuk dalam data anomali sehingga butuh proses untuk membentuk pokmas akibat minimnya fasilitator. “Kemungkinan belum bisa diproses, karena itu butuh kita verifikasi lagi,” jelas dia.

Dijelaskan pihaknya tengah memperoses korban gempa yang masuk data anomali. Pihaknya perlu validasi dan verifikasi barulah bisa diproses pencairan. “Kalau bukan masuk data susulan berarti masuk anomali, namun perlu verifikasi sehingga belum bisa bentuk pokmas. Kalau uangnya sudah ada ,” jelas dia. (her)