Pembangunan RTG Mandek Tiga Bulan, Disperkim Lobar Ancam Putus Kontrak Aplikator

Kadis Perkim Lobar H. L. Winengan turun mengecek pembangunan RTG di sejumlah tempat di Lobar, dan mengaku kecewa, karena ada pembangunan yang mandek. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) turun mengecek kondisi pembangunan rumah tahan gempa (RTG) Di Dusun Orong Desa Batulayar Kecamatan Batulayar. Alhasil, pihak dinas terkait menemukan pembangunan RTG mandek selama tiga bulan, padahal dana sudah ada di rekening pokmas.

Khatim, bendahara salah satu pokmas di desa setempat mengatakan pembangunan RTG mandek selama tiga bulan lamanya. Bangunan RTG milik warga hanya baru terbangun pondasinya saja. Sebagian besi tiang sudah berdiri. Di daerah itu terdapat ratusan RTG yang mandek yang rata-rata masuk kategori rusak berat,“ Ini (bangunan RTG) dibiarkan begini saja. Sejak sebelum bulan puasa kondisinya begini-begini saja,” ungkap dia.

Ia mempertanyakan kinerja perusahaan yang menyuplai material bangunan untuk rumah-rumah warga.

Seorang warga menuding aplikator tidak bisa menyuplai kebutuhan warga, sehingga bangunan terbengkalai. Seorang warga lain malah mencurigai ada kongkalikong antara pengurus pokmas dengan aplikator soal harga dan ketersediaan material bangunan. Sekitar 50 meter dari bangunan ini yang posisinya lebih tinggi, terdapat bangunan milik Inaq Rukyah.

Rukyah adalah istri Rusleh. Dengan mata berkaca-kaca ia bercerita tentang kondisi bangunan yang baru pondasinya saja, sejak tiga bulan lalu. Tidak ada tukang yang bekerja karena memang tidak ada bahan bangunan. Ia menunjuk semen yang disusun dan ditutup terpal. “Itu semen sudah sampai mengeras. Ini lihat tempat saya tidur. Pernah ada naik ular. Tolong supaya bahan-bahan didatangkan,” ungkapnya.

Fasilitator bernama Lilik

mengakui di Dusun Orong sendiri ada enam pokmas. Dua di antaranya bangunan dikerjakan secara swakelola warga. Menariknya, warga yang memilih mengerjakan sendiri bangunannya justru progresnya lebih bagus. ‘’Yang bermasalah adalah bangunan yang tukangnya disediakan oleh aplikator,’’ akunya.

Hal serupa di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari. Seorang warga mengeluhkan harga bahan bangunan yang tidak sesuai dengan harga pasar. Itu dicurigai permainan oknum aplikator, fasilitator dan pengurus pokmas untuk mendapat keuntungan dari selisih harga.

Sementara itu, Kepala Dinas dan Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat, HL. Winengan mengaku sangat kecewa melihat bangunan rumah yang baru pondasinya saja. “Saya kecewa. Padahal Lombok Barat itu paling siap karena uang sudah ada Rp1,4 triliun. Nanti ada tambahan lagi Rp 80 miliar. Kabupaten lain baru separuhnya saja yang cair. Tapi kalau begini kerja aplikator bagaimana mau bisa cepat jadi,” ungkapnya.

Ia juga meminta warga memberi “pelajaran” kepada aplikator nakal. Warga diminta memberi tempo beberapa hari kepada aplikator untuk memastikan pekerjaan dengan adanya ketersediaan bahan bangunan. Jika tidak jelas, maka aplikator tersebut harus diputus kontraknya. Bahkan kalau ada indikasi pidana, pengusaha itu bisa dipenjarakan. “ Saya nggak main-main soal ini. Ini saya sudah capek urus uang ini,” ungkapnya.

Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di Dusun Orong, warga sepakat untuk memutus kontrak salah satu penyuplai bahan. Mereka juga sepakat akan mengerjakan sendiri bangunan rumah mereka. (her)