Banyak RTG Dibangun Tak Penuhi Standar di Lobar

Tim pemda dipimpin Kabid Perumahan Disperkim Lobar, Lalu Ratnawi turun ke Gunungsari mengecek pembangunan RTG jenis Risba, Senin,  17 Juni 2019. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tim pemda Lombok Barat (Lobar) yang turun melakukan pengawasan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) menemukan bangunan sejumlah rumah tahan gempa (RTG) tak sesuai standar. Struktur bangunan ini ada yang miring, pemasangan besi yang bengkok dan pondasi yang kurang kuat. Tim meminta agar aplikator membongkar semua bangunan ini, seraya meminta agar aplikator bertanggung jawab memperbaiki bangunan RTG tersebut.

Bangunan tak sesuai standar ini dipicu salah satunya adanya aplikator yang tak bonafid, sehingga pemda pun telah menertibkan semua aplikaor yang kontrak dengan pokmas. Sejauh ini pemda sudah memblacklist aplikator yang bermasalah di lapangan.

Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, pihaknya tetap memantau kulaitas bangunan RTG dengan turun mengecek ke lapangan. Pihaknya juga mendorong para fasilitator agar melihat kualitas bangunan tersebut sesuai dengan item-item spefisikasi yang tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Misalnya kalau ditemukan bangunan RTG jenis Risha, panelnya miring akan diminta pihak aplikator membongkar atau memperbaiki  bangunan itu. Termasuk juga kalau ada pondasi bangunan tak sesuai diminta diperaiki. Aplikator yang tak taat terhadap hal itu kata dia sampai kapanpun dananya tak akan dicairkan.

Temuannya ketika turun ke Gunungsari memantau pembangunan Risba, ada pemasangan besi yang tak bagus atau kurang rapi. “Kemarin kami mengecek Risba di Gunungsari itu struktur pembesian (pemasangan besi) kurang bagus, makanya kami minta diperbaiki,” jelas dia.

Ia juga menemukan pondasi bangunan kurang dalam sehingga diminta gali lagi. Menurut dia, bangunan yang bediri juga harus dilihat estetikanya. Kalau sekadar mendirikan saja gampang, namun harus rapi. Sejauh ini, dari total bangunan yang ada, pihaknya menemukan bangunan tak sesuai standar hanya berkisar 9 unit. “Pengawasan kami ada kurang dari 10 yang begitu (tak sesuai standar), makanya aplikator yang bermasalah ini kita blacklist, tidak boleh bermain di Lobar,” jelas dia.

Selain itu pihaknya melayangkan teguran kepada perusahaan yang mengerjakan RTG jenis Risba di Gunungsari, lantaran selama 1 bulan belum naik struktur atap. Pihak perusahaan pun menjanjikan tanggal 21 Juni bisa naik atap. Kalau tidak bisa dicapai maka pihaknya akan putus kontrak perusahaan ini. “Kita lihat saja kalau ndak mampu, ya kita putus kontrak,” tegas dia.

Dia menekankan ke pokmas agar jangan asal kontrak dengan aplikator yang kurang jelas. Paling tidak kata dia pokmas koordinasi dengan dinas, seperti hasil turun ke Gunungsari, pokmas kontrak saja dengan aplikator, namun setelah ada masalah baru mengadu ke dinas. “Coba koordinasi dulu dengan kami, kami kan bisa tunjukkan ini lho perusahaan (aplikator) yang bonafid dan sudah seleksi dari provinsi serta izin dari Kementerian PU-PR,” jelas dia.

Sejauh ini kata dia, upaya penertiban aplikator tak bonafid sudah berjalan. Hanya saja pihaknya luput dengan aplikator yang sudah melakukan kontrak lama. Sementara pihaknya sendiri harus intervensi mengantisipasi persoalan pembangunan RTG yang terjadi di lapangan. (her)