60 Penerima Jadup di Lobar Sudah Meninggal dan Jadi TKI

Kepala Disos Lobar,  Hj. Made Ambaryati (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan korban gempa di Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap I, lantaran terkendala penerima bantuan ini ada yang sudah meninggal dan berangkat merantau menjadi TKI ke luar negeri. Namun dipastikan puluhan penerima jadup ini memperoleh haknya. Sebelum itu, mereka perlu mengurus surat keterangan pengganti penerima bantuan dari Dinas Sosial (Disos), sehingga yang mengambil dana ini keluarga lain yang masuk dalam  KK seperti istri atau anak.

Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan penyaluran bantuan jadup tahap I sebanyak 900 lebih penerima belum semua tersalurkan, karena masih ada yang belum disalurkan. Beberapa persoalan yang menjadi kendala, ditemukan ada anggota KK yang meninggal, masih menggunakan KTP lama dan ada yang berangkat menjadi TKI.

“Ada 60 jiwa penerima bantuan meninggal, ada yang berangkat jadi TKI.  Penerima bantuan yang masuk dalam buku tabungan ini ternyata yang masuk KK itu ada yang meninggal, ada meninggal bulan Februari kemarin, ada yang Maret dan April. mereka ini tetap dapat bantuan jadup, orang ketika gempa mereka ini masih hidup,” jelasnya, Kamis,  13 Juni 2019.

Hanya saja, lanjut dia,  penerima bantuan yang sudah meninggal dan jadi TKI ini diganti namanya sebagai penerima bantuan oleh sanak keluarganya yang ada di KK. Pihaknya mesti membuat surat keterangan penggantian yang menerima bantuan, bisa istri, atau anaknya yang paling besar. Hal ini, tidak masalah, sebab mereka ini masuk usulan hanya saja mereka meninggal dan pergi jadi TKI sebelum dana ini cair. “Ada yang meninggal bulan puasa,” jelas dia.

 Ia menambahkan, hasil pengecekan terhadap 71 ribu KK penerima bantuan gempa yang menjadi acuan pemberian jadup terdapat ribuan KK penerima bantuan ini tak terdaftar di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Penerima bantuan ini belum lengkap datanya, sehingga perlu dilakuan pembaharuan dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil. “Ada 3.160 KK belum masuk dalam SIAK,” jelas dia.

Belum Verivali

Pada bagian lain, pihaknya belum melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data 71

ribu lebih penerima bantuan jadup. Dinas terkait belum memulai verivali lantaran belum ada kejelasan anggaran untuk membiayai tim melakukan verivali. Pihak Disos telah mengusulkan dana ke TPAD sebesar Rp 125 juta agar dialokasikan, namun sejauh ini belum ada kepastian. Tim verivali mulai akan turun ke lapangan setelah ada kepastian dana tersebut.

Sementara di satu sisi deadline pengusulan jadup ini mengacu pada masa transisi yang berakhir tanggal 25 Agustus mendatang, seperti halnya pencairan dana siap pakai (DSP) dari BNPB. Jika pada tenggat waktu hingga bulan Agustus penerima jadup ini belum juga semua diusulkan, maka dana bantuan ini terancam ditarik pusat, sehingga tak bisa dicairkan.

 “Jadup ini juga sama, setelah berakhir masa transisi (bulan Agustus red) maka dana tidak bisa ditarik (kembali ke kas negara), tapi biasanya pasti ada kebijakan perpanjangan waktu masa transisi kalau belum semua korban gempa mendapatkan bantuan,” jelas dia.

Menurut dia, kemungkinan dana ini ditarik lagi ke kas negara untuk dialihkan bantuan kepada korban bencana di daerah lain. Sebab banyak sekali bencana yang terjadi, seperti banjir di Kalimantan dan Sulawesi. Padahal jelas dia, untuk dana jadup tahap II ini sudah siap dana sebesar Rp171.304.800.000. Karena itulah pihaknya akan berupaya mempercepat proses verivali penerima jadup ini, paling lambat sebelum bulan Agustus data penerima bantuan ini sudah clear.

Pihak perbankan juga siap membantu mem-back up. Untuk mempercepat proses verivali ini di lapangan pihaknya sudah menyiapkan data penerima bantuan dengan mengacu pada SK Bupati Nomor 1 sampai dengan 136.  Pihaknya mengecek penerima bantuan yang ada dalam SK tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan desa untuk memverifikasi data SK penerima bantuan yang sudah ada. Para kades, mengumpulkan dokumen korban gempa, seperti KTP dan KK untuk persiapan penyaluran bantuan jadup, sehingga gampang ketika proses verivali nantinya. Berdasarkan hasil pengecekan data mengacu penerima batuan dana gempa, terdapat ribuan penerima bantuan bermasalah dari sisi adminduknya, sehingga perlu dilakukan pembaharuan.  (her)