Disperkrim Lobar Tertibkan Sejumlah Aplikator Tak Bonafide

Pihak penyedia mendistribusikan material gempa di daerah Kuripan pada malam hari. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) menemukan banyak panel yang beredar di masyarakat tak sesuai dengan standar Rumah Tahan Gempa (RTG). Akibat panel tak sesuai standar ini, bangunan rumah tahan gempa yang dibangun pun tak beres. Sehingga dinas terkait pun pernah membongkar beberapa unit rumah yang tak sesuai dengan standar.

“Banyak beredar panel tak sesuai standar, karena aplikator ini begitu banyak, di mana-mana buka. Makanya  itu kami tertibkan,” tegas Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi, Senin,  13 Mei 2019.

Pihaknya menemukan di lapangan bangunan Risha miring, sehingga ia pun meminta bangunan dibongkar dan diganti. “Masak kami biarkan itu, kan kasihan warga. Makanya kami suruh bongkar dan pasang lagi. Yang kayak-kayak begini ini yang membuat warga takut pakai Risha,” jelasnya.

Diakui keberadaan aplikator tak bonafide ini menjadi pemicu peredaran panel tak sesuai standar. Aplikator tak bonafide ini begitu menjamur di bawah sebab perorangan membuat panel semaunya tanpa mempertimbangkan kualitas panel yang dihasilkan. Seperti campuran, kepadatan beton belum kering, namun dikirim. Menurut dia, usaha panel ini bisa saja dilakukan, namun harus melakukan workshop agar panel yang dihasilkan sesuai standar.  Pihaknya khawatir, panel yang dihasilkan sesuai standar cetakannya pas naik dipasang, kerapatan bangunan tidak bagus.

Kalau cetakan panel tidak bagus cara mengisi saat pembuatan, maka bangunan Risha yang dihasilkan tidak sesuai standar, sehingga bangunan Risha yang dibangun cepat goyang ketika gempa skala kecil. Hal ini justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat menggunakan Risha.  Aplikator yang mau kontrak dengan pokmas harus lapor dulu ke dinas untuk diverifikasi dari sisi kesiapan aplikator baik dari kantornya, workshop dan tenaga kerjanya. “Baru setelah dari Dinas Perkim, mereka boleh kontrak,” jelas dia.

Pihaknya sudah memanggil 10 aplikator yang mau perjanjian kerja sama dengan pokmas. Pihaknya mengklarifikasi terkait berbagai kesiapannya. Sejauh ini pihaknya telah memutus kontrak sejumlah aplikator, sebab bahan panel yang didistribusikan ke masyarakat tak bagus. Sementara dalam pengerjaan RTG ini pemda diaudit oleh BPK. Di sinilah kata dia peranan Dinas Perkim dan tim teknis mengawasi agar bantuan ini tak salah sasaran. Sebab, kata dia, kasihan masyarakat sudah diberikan bantuan dana, namun hanya mendapatkan barang tidak bagus. Apalagi, bantuan ini jumlahnya tak sedikit. (her)