Pemda Lobar Bongkar Bangunan Tak Penuhi Standar RTG

Proses pembangunan rumah rusak sedang dan ringan di wilayah Sekotong Lobar. Dinas Perkim Lobar memutus kontrak aplikator yang tidak mematuhi kontrak.  (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) memerintahkan fasilitator membongkar sejumlah rumah yang dibangun, namun tak sesuai dengan standar spesifikasi rumah tahan gempa (RTG) yang dibuat pemerintah pusat. Pemda tak mau kompromi, jika ada ditemukan bangunan tak sesuai standar RTG harus langsung dibongkar, sebab khawatirnya bangunan ini akan jadi masalah ketika mejadi temuan audit lembaga pengawas.

Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar, L. Ratnawi yang dikonfirmasi, menegaskan, pembangunan rumah harus tetap mengacu standar RTG, sehingga tim teknis memastikan struktur pemasangan gelangan baut, tekukan besi juga dilihat. ”Ada di lapangan lekukan dengan jarak gelang besi tak sesuai serta ada bangunan miring kami suruh bongkar. Karena apa, kan ini juga diaudit, nanti kalau ndak bagus caranya membangun nanti jadi temuan,“ jelasnya, Rabu,  8 Mei 2019.

Pihaknya merekomendasikan agar membongkar 5-6 unit rumah yang tak sesuai RTG tersebut. Saat ini, kata dia, tengah dalam proses perbaikan di lapangan. Pihaknya tak mau kompromi, rumah yang dbangun harus RTG, sebab melihat gempa yang sering terjadi. Pihaknya juga menertibkan aplikator bertujuan mengecek kualitas bangunan yang dibuat. Sebab banyak yang asal buat panel, namun standar kelayakan tidak jelas. “Jangan asal buat panel, tapi standar kelayakan tidak jelas. Makanya kita pakai aplikator yang jelas dan resmi,”jelas dia.

Bahan-bahan seperti panel ini jelas dia, berani dijual dengan harga lebih rendah Rp 1-2 juta, namun kualitasnya tidak jelas.

Dijelaskan, pengerjaan RTG di lapangan terkendala. Beberapa faktor yang menjadi kendala, di antaranya tukang dan bahan material yang limit sehingga menghambat pengerjaan di lapangan. Limitnya material bangunan ini disebabkan  pembangunan RTG bersamaan dengan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan, sehingga untuk mendapatkan material ini pun pokmas harus berebut. Sampai saat ini baru 500-600 unit yang sudah huni, sedangkan 2000 tengah proses penyelesaian. Sementara sisanya sekitar 7-8 ribu masih tahap awal pengerjaan.

“Pembangunan RTG ini terkesan agak lamban, karena material pasir, batu bata melonjak naik. tukang bangunan jadi kendala,” tegas dia.

Ke depan kata dia, pasca rekompak sudah ditarik dan CPNS ditarik maka semua petugas pun baru. Pihaknya pun telah mempersiapkan strategi untuk mempercepat pembangunannya. Sejauh ini yang tengah dalam pembangunan mencapai 5000 unit. Sedangkan yang sudah dihuni mencapai 500-600 unit. Sisanya dalam proses pengerjaan di lapangan. 500-600 unit yang sudah huni kebanyakan jenis  Risha, rika dan Riko serta Risba tersebar di semua kecamatan.

Selain bangunan RTG ini, sudah ada 100  unit rumah dibangun mandiri. Pemilik rumah yang membangun sendiri rumahnya sudah diberikan ganti rugi, berupa uang tunai yang dicairkan dari buku rekening. Prosesnya, tidak perlu ada pokmas dan tahapan seperti halnya bantuan gempa. Namun setelah dicek oleh tim teknis. “100 unit yang dibangun mandiri, uang warga sudah diganti rugi,” jelas dia.

Persoalan  lain di lapangan kata dia, harga material yang naik. Dulu kata dia, harga batu bata merah bisa Rp 550 ribu, namun saat ini naik signifikan mencapai Rp 1 juta. Itupun kata dia warga harus memberikan uang duluan ke pengusaha batu bata. Begitu juga pasir lokal sudah limit, sebab proses pembangunan RTG dengan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan ini bersamaan. Mengantisipasi itu kata dia, pihaknya membolehkan menggunakan batu bata ringan, bangunan setengah batako setengah  kalsiboard.

Kendala lain yang dihadapi tambah dia, aplikator yang baru membuat pondasi rumah baru 5 buah mau mencairkan dana. Namun, uang bisa dicairkan, jika bobot dan progres pengerjaan harus sudah 50 persen, baru bisa dibayarkan. “Ada juga pengalaman, sudah dicairkan dana namun aplikator tidak tahu entah ke mana,”jelas dia. Hal inilah kata dia yang perlu dijaga agar masyarakat merasa aman. (her)