Kajari Perintahkan Tim Usut Dugaan Sejumlah Aset Bermasalah di Lobar

Kajari Mataram Ketut Sumedana bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menerima aduan dari para kades saat rapim, Selasa,  16 April 2019. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mengadukan persoalan aset diduga bermasalah di wilayahnya masing-masing ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram I Ketut Sumedana saat rapat pimpinan (rapim), Selasa,  16 April 2019. Seperti di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada ada tanah pecatu desa yang mencapai hektaran diklaim oleh oknum. Saat ini aset ini tengah bersengketa antara pihak yang mengklaim dengan pemilik dalam hal ini desa.

Kepala Desa Krama Jaya Ahmad Suhaemi, mengatakan, di desanya ada tanah pecatu bersertifikat atas nama pemda, namun masih bermasalah, karena diklaim oknum. “Sekarang ini aset ini diklaim oleh salah satu warga kami, yang mengaku warisan dari nenek moyangnya. Dulunya, aset ini saya kira sudah selesai diatasi, namun kenyataannya sekarang masih bersengketa. Padahal aset ini ada sertifikatnya,” ungkapnya.

Dijelaskan, pihaknya sudah menelusuri ke Bidang Aset Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah dan aset ini bersertifikat atas nama pemda. Persoalan ini dinilai masalah, ujarnya, karena selesai masa panen ada rencana lahan ini akan dibagi-bagi bersama keluarganya. Ia mendesak agar pihak  Kajari agas turun tangan mengatasi persoalan ini. “Saya minta tolong agar persoalan ini segera diatasi,” kata dia.

Ia berharap agar tim kejaksaan turun ke desa langsung untuk mengecek persoalan aset ini agar ada kejelasan penanganannya. Sebab dengan berlarut-larutnya persoalan aset ini dirasakan menghambat proses pembangunan di desa, sebab masalah ini selalu mencuat di bawah.

Menanggapi aduan dari Kepala Desa Krama Jaya ini, Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumedana meminta timnya mengantensi peroalan ini.  Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, jelas dia, pihaknya akan turun ke lapangan. “Pak Kasi Intel ini pekerjaan Anda juga ini, sudah dua permasalahan di sini (aset Sigerongan dan Krama Jaya, red) tolong ditindkalanjuti bekerjasama dengan Bagian Aset,” ujarnya.

Ia menegaskan, kalau lahan itu milik desa dan pemda maka segera bersurat ke BPN untuk meminta diblokir. Ia meminta pihak BPN yang hadir agar melakukan pemblokiran terhadap aset ini agar lahan ini tidak dibagi-bagi oleh oknum tersebut. “Kalau itu diyakini aset pemda, maka kami minta BPN memblokir agar tanah itu tidak dibagi-bagi,”tegas Kajari Mataram ini. Yang menjadi persoalan kata dia, kenapa aset daerah ini bisa beralih padahal surat-surat ada di pemda.

Menurut dia, persoalan aset ini terkait administrasi yang lambat, sehingga penyelesaian sertifikasi aset pun lamban. “Segera disertifikatkan aset yang belum bersertifikat,  jangan sampai terjadi persoalan seperti di Sigerongan dan Krama Jaya,” tegas dia.

Sebab, lanjut dia, masyarakat saat ini kadang kreatif. Pengalamannya pernah ada sengketa di Gianyar, di mana masyarakat menggugat lahan milik istana negara.”Lambang negara saja digugat Pak, apalagi ini sekedar sawah,” jelas dia.

Sementara Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), L. Gde Ramadhan Ayub mengatakan perihal aset di dua desa yang diadukan kades ke Kajari pada dasarnya sudah diselesaikan pemda. Namun belakangan mencuat lagi, “Seperti di Desa Sigeorangan itu sudah, termasuk di Krama Jaya,”jelas dia. Langkah selanjutnya, pihaknya akan turun lagi ke lokasi tersebut. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.