Tuntut Kenaikan ADD, Para Kades Sesalkan Tanggapan Bupati Lobar

Amir Amrain Putra dan H Fauzan Khalid

Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala desa (Kades) di Lombok Barat menyesalkan tanggapan Bupati Lobar H Fauzan Khalid terkait usulan dari kades untuk menaikkan alokasi dana desa (ADD). Menurut para kades, statmen orang nomor satu di Lobar tersebut bahwa usulan menaikkan ADD terkesan sekedar bagi-bagi uang keliru. Sebab apa yang mereka usulkan tersebut mengacu pada regulasi yang ada. Disamping ada slot anggaran di APBD yang bisa diarahkan untuk pembangunan desa melalui penambahan anggaran tersebut.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait usulan para Kades ini berseloroh menyusun anggaran bukan seperti membagi-bagi dana. “Bupati juga mau demo Gubernur nanti minta dana, jadi menyusun anggaran bukan kayak bagi-bagi, nanti kadus juga demo kades, lalu bagi dana setiap dusun,”seloroh Bupati. Menurutnya dalam penyunan anggaran bukan membagi-bagi anggaran namun harus mengacu pada RPJMN dan RPJM provinsi hingga RPJMD kabupaten dan RPJMDes.

Kalau membagi-bagi dana jelas dia tentu enak sekali menjadi Bupati dan pimpinan daerah. Ia mengaku bukan tidak setuju dengan usulan ini, namun logikanya kurang masuk. Dikatakan, kalau logika kades yang digunakan tentu gampang menjadi Bupati tinggal membagi-bagi yang ke kades. Menurut Fauzan,  bukan begitu logika dan cara dengan membagi dana ke desa. Menurut dia, pengalokasian dana harus disesuaikan dengan skala prioritas mengacu pada RPJMD. “Gampang jadi Bupati kalau hanya tugasnya membagi uang ke kades. Tapi bukan itu, bagaimana sesuai dengan RPJMD, RPJM provinsi.

Selain itu kata dia, hal ini akan berdampak terhadap desa yang memiliki luas wilayah dan penduduk besar. Adul tidak pemda kata dia memberikan dana kepada desa secara merata. Dikhawatirkan nanti timbul lagi protes, “nanti protes lagi,”jelas dia.  Terkait porsi dana ADD yang dialokasikan menggunakan standar batas minimal, menurut dia hal ini tergantung dari kemampuan daerah. Menyoal slot anggaran Rp 450 miliar di APBD, dibenarkan Bupati memang ada di belanja modal. Dana ini kata dia dialokasikan sesuai skala prioritas, bukan dengan cara dibagi-bagi. “Nanti bagaimana hasil pembangunan kalau begini,”jelas dia. Apakah usulan ini akan dikaji,? Intinya tegas bupati, ia meminta agar pernyataannya dikutip bahwa menjadi

Bupati bukan membagi-bagi uang ke desa.

Sementara itu, Kades Bagek Polak Amir Amrain Putra selaku koordinator para kades dalam menuntut kenaikan ADD ini menegaskan, bahwa Pemda tidak paham dengan usulan para kades. Menurut dia, usulan para kades ini bukan membagi-bagi uang ke desa namun ada regulasi yang membolehkan. “Dan dana itu ada di APBD, ditunjang regulasinya juga ada, apanya yang ndak ada dan ndak mungkin. Ndak mungkin itu kalau pemda dalam hal ini pak bupati ndak mau,”tegas dia. Ia berdalih jika usulan ini dalam rangka membantu pemda untuk pembangunan daerah di bawah. Sebab Tujuan adanya bupati dan kades juga sama untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut dia kalau tidak ada regulasi yang mengatur barulah kades tidak berani mengusulkan. Sama kata dia seperti program bansos dan pokir dewan juga bagi-bagi dana untuk program. Lantas apa bedanya dengan bantuan ke desa berupa ADD yang tujuannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sama seperti pokir dewan dan bansos serta hibah pemda. Sebab kata dia muara pembangunan harus di desa bukan di kabupaten. “Kalau bagi pokir dan bansos kan boleh karena berdasarkan regulasinya ada, tapi kenapa ADD ndak bisa. Ini kan aneh,”jelas dia.

Ia meminta agar pemda jangan kelabui desa melalui statmen yang kurang bermutu. Sebab di APBD sendiri jelas dia, sudah jelas ada slot dana Rp 490 miliar yang bisa dikotak-katik. Dari dana ini kata dia hanya diminta Rp 119 miliar, dari jumlah ini pun hanya 59,5 miliar untuk desa sedangkan di sisanya Rp 59,5 miliar dititip di OPD untuk program pembangunan.

“Jangan-jangan pemda ini ndak mau berbagi ke desa,”keluh dia.  Ia meluruskan statmen Bupati terkait dana ini akan dibagi rata sehingga dikhawatirkan timbul protes dari para kades. Menurut dia, dana ini diberikan ke desa secara proporsional sesuai dengan regulasi mengacu pada luas wilayah,  jumlah penduduk.

Sebelumya puluhan kepala desa menggelar hearing ke kantor dewan menuntut kenaikan ADD. Pada hearing ini, puhak dewan dan eksekutif mempertimbangkan akan membahas usulan dari para kepala desa tersebut.  (her)