Jadup Kian Tak Jelas, Korban Gempa di Lobar Pasrah

Kades Jeringo Sahril (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan jaminan hidup bagi korban gempa di Lombok Barat kan tidak jelas. Pasalnya sesuai komitmen awal pemerintah pusat, awal tahun ini akan dicairkan namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan hasil Rakor tingkat eselon I yang dihadiri perwakilan daerah terdampak gempa, untuk penyaluran jadup perlu perbaikan atau revisi Peraturan Menteri (Permen).  Atas kondisi yang kian tak jelas ini, korban gempa pun mengaku sudah pasrah. Warga menilai pemerintah tak konsisten dalam merealisasikan komitmennya.

Kepala Desa Jeringo Sahril mengatakan pemberian bantuan Jadup ini sudah diwacanakan oleh pemerintah sejak awak kejadian gempa tahun lalu. Justru sampai saat ini kata dia tidak ada impelementasi bantuan tersebut sehingga warga menilai pemerintah terkesan PHP. Mestinya kata dia kalau secara anggaran dan regulasi belum siap seharusnya pemerintah jangan mennjanjikan pemberian bantuan Jadup ini.

Seharusnya kata dia, terkait bantuan kemanusiaan dipertimbangkan masak-masak dan memperlakukan secara khusus kebijakan ini. Sehingga kata dia tidak membuat masyarakat kecewa, karena hal ini menyangkut bantuan kemanusiaan bencana.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan ini menurut dia pemerintah jangan terlalu banyak pertimbangan, apalagi ini untuk kemanusiaaan harus segera direalisasikan. “Jangan biarkan berlarut-larut dan jangan jadiman isu politik dalam bantuan. Karena warga kami sudah pasrah dan dan putus asa dengan ketidak jelasan bantuan ini,”kata Sahril. Bayangkan saja jelas dia, warga menunggu dan berharap sejak lama bantuan ini bisa cair,  akan tetapi hingga memasuki hampir 1 tahun lamanya bantuan ini tak kunjung cair.

Padhal kata dia, persaratan bantuan jadup ini sudah dipenuhi warga. Mereka sudah keluar SK nya sebagai penerima bantuan atau penerima manfaat, lantas untuk apa SK dengan kriteria rusak berat itu dikeluarkan kalau tidak ditindaklanjuti oleh Kemensos untuk pemberian Jadup. Ia mengaku warga saat ini sangat butuh dana,  karena warga tengah membagun rumahnya. Otomatis warga tak bekerja, sehingga tak punya penghasilan. “Saat ini mereka butuh uang, waktu yang tepat saat inilah jadup itu diberikan. Ia pun menilai belum adanya realisasi jadup ini justru tak melaksanakan instruksi presiden yang tertuang dalam Inpres nomor 5 tahun 2018, salah satunya tugas Kemensos memberikan jadup bagi korban gempa.

Sementara itu Kadis Sosial Hj Made ambaryati mengakui kalau Bantuan Jadup sampai saat ini belum ada kejelasan kapan cairnya. Progres terakhir jelas dia, berdasarkan Rakor terakhir bahwa Kemensos diminta segera melakukan revisi permen tata cara penyaluran jaminan hidup. “Terakhir hasil Rakor Kemensos diminta mengubah permen itu,”jelas Ambar. (her)