Bupati Lobar Gelar Mutasi Pejabat Besar-besaran

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengambil sumpah dan janji ratusan pejabat eselon II,III dan IV lingkup Pemkab Lobar yang dilantik, Rabu,  16 Januari 2019. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menggelar mutasi secara besar-besaran di awal tahun 2019 ini. Rabu,  16 Januari 2019, orang nomor satu di Lobar itu memutasi sebanyak 251 pejabat eselon II, III dan IV serta staf. Di antara ratusan pejabat yang dimutasi tersebut, 4 orang di antaranya pejabat eselon II, sisanya pejabat eselon III, IV.

Dalam kesempatan itu, bupati memberikan catatan khusus kepada pejabat eselon II, terutama kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar melaksanakan peraturan dan fokus pada menyelesaikan masalah aset daerah.  Mutasi yang digelar di aula Kantor Bupati dihadiri Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Ketua DPRD Imam Kafali dan para kepala OPD.

Dalam mutasi itu, empat pejabat eselon II yang digeser, di antaranya Nyoman Sembah yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM digantikan oleh Fajar Taufik yang sebelumnya menduduki Kepala Kesbapol. Posisi Fajar Taufik digantikan oleh Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan. Sedangkan posisi Sekretaris DPRD kosong. Kepala BPKAD dijabat oleh H. Mahyudin yang sebelumnya menjadi Staf Ahli.

Selain empat eslon II, ada juga 7 camat yang dilantik. Di antaranya, Camat Sekotong, Kuripan, Labuapi, Lingsar, Narmada, Gunungsari dan Batulayar. Sedangkan sisanya pejabat eselon III, dan IV.

Bupati mengatakan mutasi sedikit molor akibat diakibatkan bencana gempa. Selain itu, ia selaku bupati masih terkena peraturan, sebagai bupati terpilih selama 6 bulan pascapemilihan kalau mau melaksanakan mutasi harus izin tertulis ke Kemendagri dan KASN jika mau melaksanakan mutasi. Sedangkan sudah lewat enam bulan, relatif lebih mudah, karena cukup rekomendasi KASN.

Mutasi, jelas bupati, adalah hal biasa. Sebab tidak mungkin seorang pejabat menduduki dalam satu posisi dan tingkat dalam waktu lama. Karena itu, ia berharap agar semua ASN menganggap mutasi sebagai hal biasa bahkan tantangan untuk lebih bisa baik dalam mengabdi kepada daerah dan negara. Mutasi juga disebabkan banyak posisi lowong, sehingga harus diisi agar organisasi berjalan sehat dan baik. ”Saya ingin memberikan catatan khusus kepada kepala OPD yang baru dilantik khususnya kepada BPKAD. Saya sangat berharap kepala BPKAD yang baru ada dua tugas pokoknya,” tegas Bupati.

Menurutnya, ada dua tugas pokok kepala OPD  tersebut di antaranya pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan ini harus melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus diterapkan sebaik-baiknya. Kedua, kata dia, persoalan aset daerah yang belum tuntas. Ia mengingatkan agar masalah aset ini harus menjadi prioritas ke depan. “Aset ini harus jelas baik secara de jure dan de facto bisa dibuktikan sebagai aset Pemda,” tegas dia. Terakhir ia berpesan agar semua jajaran menjalin kebersamaan untuk memberikan kinerja terbaik bagi daerah. (her)