Ruang Kerja Bupati dan Sekda Lobar Tak Bisa Ditempati

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak fasilitas umum (fasum) dan gedung perkantoran di Lombok Barat (Lobar) terdampak bencana, terdapat hampir 1.000 unit lebih yang rusak akibat gempa. Untuk memastikan kondisi fasum dan perkantoran ini baik tingkat kerusakaan dan apakah aman atau tidak ditempati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melakukan asesmen. Untuk sementara, gedung putih kantor bupati yang sudah selesai asesmen, sedangkan perkantoran lain masih dalam proses.

Dari hasil asesmen tersebut, gedung putih pada bagian tengah yakni ruang kerja bupati dan sekda tidak bisa ditempati. Sedangkan Kantor BPBD menurut pengakuan para pegawai setempat tidak berani ditempati, karena kondisi yang bisa membahayakan keselamatan akibat kondisi tak layak dipakai lagi.

Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kantor BPBD Lobar L. Guntur Gagarin,  kantor BPBD mengalami kerusakan dampak gempa, sehingga menurutnya tak layak ditempati.  “Sudah tak layak lagi ditempati, jujur secara pribadi saya tidak mau dan tidak berani naik,’’ aku Guntur pada sebuah pertemuan di Dinas Perhubungan.

Diakuinya, dari awal gedung ini kurang beres, namun tetap saja direhab. Kantor ini direhab beberapa tahun kemarin. Namun dampak gempa , gedung ini mengalami kerusakaan cukup parah.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Lobar Made Artadana mengatakan, timnya tengah melakukan asesmen terhadap semua gedung perkantoran yang terdampak gempa. Untuk melakukan asesmen ini jelasnya ada tambahan tim, sehingga diharapkan mempercepat proses ini. Hasilnya belum semua diperoleh, sebab masih dalam tahap asesmen.

Namun khusus untuk gedung putih, hasil asesmen yang dilakukan tim bahwa pada bagian tengah gedung itu direkomendasikan agar tidak dipakai. Lantaran kondisi kerusakan pada bagian kubah membahayakan keselamatan, karena dikhawatirkan ornamen-ornamen kubah itu runtuh. Ada beberapa bagian yang ruangan yang terdampak tak bisa ditempati yakni ruang kerja bupati dan sekda.

Gedung putih terbagi menjadi tiga, bagian tengah, sayap kiri dan kanan. “Yang bagian tengah itu (ruang kerja bupati dan ruangan sekda) kami rekomendasikan sebaiknya jangan ditempati, karena berbahaya,” jelas Made. Ruangan ini jelasnya berbahaya akibat kemungkinan jatuhnya beberapa ornamen kubah. Namun secara struktural masih kategori aman.

Untuk rehab dan rekon perkantoran dan fasum, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB. Saat ini tengah berlangsung verifikasi juga di bawah koordinasi Bappeda, saat ini tengah finalisasi dari tim untuk selanjutnya diusulkan. Terkait kerusakan perkantoran OPD, seperti gedung BPBD termasuk yang diasemen, namun sejauh ini belum ada hasilnya sehingga belum disimpulkan apakah apakah berbahaya atau tidak.

Ditanya perihal akibat kerusakan itu apakah ansih akibat gempa ataukah akibat spek bermasalah, pihaknya masih memperkirakan akibat gempa sebab pihaknya belum berani memastikan apakah spek bermasalah. Sebab menurutnya pembangunan gedung baik gedung putih dan kantor OPD lainnya pasti mengacu perencanaan yang dibuat. (her)