Belum Serahkan SK Pemberhentian, Semua Paslon Cabup dan Cawabup Terancam Didiskualifikasi

0
39

Giri Menang (Suara NTB) – Semua pasangan calon (paslon) di pilkada Lombok Barat (Lobar) terancam gugur atau didiskualifikasi lantaran sampai saat ini belum menyerahkan SK pemberhentian jabatan dari anggota DPRD. Semua paslon berasal dari anggota DPRD, yakni calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 1 TGH. Khudari Ibrahim dan cawabup nomor urut 2, TGH. Muammar Arafat sebelumnya menjabat anggota DPRD NTB. Sedangkan cawabup nomor 3 Hj. Sumiatun menjabat Ketua DPRD Lobar.

‘’Jika hingga tenggat waktu 27 Mei (sebulan sebelum pencoblosan) para paslon belum menyerahkan SK pemberhentian ke KPU, maka semua paslon bisa terkena diskualifikasi,’’ tegas Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH,. MH., pada saat pertemuan Forkominda di aula kantor bupati, Selasa, 15 Mei 2018.

Dijelaskannya, pihak KPU tidak bermaksud menakut-nakuti, sebab KPU melaksanakan regulasi, sehingga ketika paslon tidak memenuhi syarat SK tersebut, maka harus dicoret. Upaya pihak KPU telah beberapa kali bersurat ke semua paslon agar mempercepat penyerahan SK pemberhentian. “Kami sudah surati beberapa kali para paslon, lebih dari tiga kali bahkan. Terakhir kami bersurat lagi ke semua paslon,” ujarnya. Hal ini disampaikan supaya senasib sepenanggungan, jangan sampai ketika detik-detik terakhir menyalahkan KPU.

Selain itu potensi palson bisa dicoret, jika tidak mengumpulkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketika selesai kampanye tanggal 23 Juni mendatang, maka tanggal 24 Juni harus menyerahkan LPPDK. Menurutnya, mekanisme ini terkesan administratif, namun dampaknya bisa membatalkan paslon, karena itu perlu menjadi atensi para paslon.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar Imam Kafali menyatakan terkait SK pemberhentian Hj. Sumiatun sudah diusulkan ke gubernur, namun belum turun persetujuan nya. “Dokumen sudah kami lengkapi, namun SK belum diturunkan, kami terus berkoordinasi dengan provinsi. Insya Allah minggu-minggu ini bisa dikeluarkan SK itu,” ujarnya.

Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi menyatakan perlu dipikirkan dampak dari persoalan ini. Dalam hal ini pihak Pemda sendiri akan mengupayakan membantu sesuai dengan tupoksi. Pihaknya mendorong Kabag Pemerintahan Setda Lobar berkoordinasi dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB untuk mempertanyakan masalah ini. Sebab jangan sampai hal ini menimbulkan konflik. (her)