Lobar Defisit Ribuam Hektar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Advertisement

Giri menang (Suara NTB) – Berdasarkan perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) provinsi yang dipersyaratkan luas lahan pertanian berkelanjutan di Lobar mencapai 25 ribu hektar, namun faktanya Lobar hanya memiliki 17 ribu hektar lebih LP2B. Terdapat selisih sekitar 8 ribu hektar lebih yang belum terpenuhi. Artinya Lobar mengalami kekurangan ribuan hektar tersebut. Karena itulah dinas pertanian pun mengusulkan agar perda tersebut direvisi.

Wakil ketua DPRD Lobar H Sulhan Mukhlis menyatakan, pihak provinsi memberikan persyaratan terhadap Lobar untuk menyiapkan 25 Ribu hektar lahan berkelanjutan. “Kita diberikan target 25 ribu hektar lahan berkelanjutan (LP2B), kita harus mencakup lahan pertanian dan pangan nasional seluas 25 ribu hektar, sedangkan lahan pertanian yang tersisa 17 ribu.  Sementara kita belum punya LP2B,”jelasnya.

Sementara belum adanya LP2B ini menjadi Kendala penetapan RDTR. LP2B ini diakuinya berat dilaksanakan disebabkan luas lahan yang ditarget oleh provinsi tidak sesuai dengan luas lahan di Lobar. Penetapan luas lahan ini jelasnya saat Lobar bergabung dengan KLU. Hal inilah jelasnya yang perlu direvisi. Untuk penyiapan LP2B ini juga jelasnya cukup berat sebab petani hanya memiliki lahan terbatas, jika lahannya masuk jalur hijau maka tidak dibolehkan membangun disana. Disini Pemda harus memberikan ganti subsidi bagi petani tersebut sehingga lahan yang tidak boleh dibangun maka bisa pindah ke lokasi lain. “Disinilah pemda berat kalau Pemda mengesahkan LP2B, karena kemampuan anggaran daerah terbatas untuk memberikan subsidi tersebut,”tegasnya.

Namun demikian pihaknya tidak bisa tinggal diam,  Sebab persoalan tata ruang ini begitu pelik.  Perda ini sendiri sudah ditetapkan perda RTRW tahun 2010 lalu. Namun  dalam perda ini bersifat umum, dimana per kecamatan ditetapkan secara umum seperti di Kediri sebagai kota pendidikan, Labuapi diperuntukan untuk perumahan, Lembar untuk pergudangan, sekotong, Narmada dan Batulayar Sebagai lokasi pariwisata. Di Kediri meskipun sebagai kota pendidikan tidak mungkin hanya dibangun sekolah saja namun perlu juga ada perumahan untuk permukiman dan pusat industri untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu pula kecamatan Lembar tidak mungkin dibangun pergudangan saja, namun perlu ada sekolah dan pemukiman.

Untuk mengatur ini jelasnya ada perda RDTR sehingga sudah disahkan perda RDTR untuk lima Kecamatan dari 10 Kecamatan untuk memiliki RDTR.  Untuk perda RDTR mengesahkan ini tidak bisa Lobar saja, namun disesuaikan dengan RTRW provinsi dan pusat. Namun kendala untuk pengesahan RDTR ini belum ada Perda LP2B. Hal ini disampaikan oleh eksekutif ke legislatif untuk melakukan penyesuaian dengan tata ruang provinsi dan Nasional. Pihaknya sudah meminta ekskutif untuk menjemput bola terkait perda RDTR tersebut.

Kepala dinas pertanian Muhur Zohri mengakui saat ini perda RDTR kota Gerung dan perda LP2B belum ada. Pihaknya sendiri sudah mempersiapkan rancangan raperda LP2B tahun ini agar bisa masuk Prolegda. Pihaknya sudah menyiapkan penyusunan naskah akadmis melibatkan Unram, pihaknya sengaja bekerjasama dengan Unram untuk menyusun naskah akademis terkait Raperda LP2B tersebut. Ia menanbahkan, total luas lahan berkelanjutan ditargetkan berdasarkan naskah akademis tersebut seluas 15 hektar sementara luas lahan pertanian saat ini mencapai 17 ribu lebih. Jika mengacu perda LP2B provinsi tercatat 25 ribu hektar, diakuinya ada ketidakpaduan data terkait luas lahan ini. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.