Puluhan Pejabat Lobar Terancam Kena Sanksi

0
8

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN di Lombok Barat (Lobar) sebanyak 269 orang, termasuk di dalamnya anggota dewan. Dari total jumlah ini sekitar 70 persen sudah melaporkan LHKPN, sedangkan sisanya sekitar 30 persen atau 80 orang lebih belum melaporkan. Puluhan pejabat ini pun diberi batas waktu hingga bulan Maret untuk menuntaskan pelaporan LHKPN melalui sistem elektronik. Jika tidak tuntas, akan ada sanksi bagi pejabat terkait.

Hal ini ditegaskan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq akhir pekan kemarin. Menurutnya, pengisian e-LHKPN ini para pejabat dibimbing KPK sampai betul-betul paham, baik staf dan pejabat yang wajib LHKPN untuk pengisian. Adanya bimbingan ini tidak ada lagi pejabat Lobar yang tak menyelesaikan LHKPN, sebab menjadi salah satu kewajiban pejabat.

Dalam hal ini, ujarnya, pejabat yang wajib laporkan LHKPN pejabat eselon II, III dan fungsional serta BUMD. Pejabat yang belum menyelesaikan LHKPN hinga tenggat waktu bulan Maret mendatang, menjadi tolok ukur penilaian, apakah pejabat taat terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat. ”Sedangkan bagi anggota dewan kan salah satu syarat mau nyaleg kan harus ada LHKPN,” jelas sekda.

Karena itulah, jelasnya, LHKPN ini sangat penting dengan menghadirkan KPK untuk memberikan penjelasan kepada jajaran. Jika setelah sosialisasi lalu ada yang enggan mengisi, maka tentu penilaian buruk dari atasan terhadap pejabat bersangkutan. Diakuinya, KPK turun ke Lobar memang salah satunya disebabkan Lobar dianggap masuk kategori belum maksmal dalam hal ini pengisian LHKPN.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sebanyak 224 orang, semua pejabat ini hadir pada saat bimbingan dari KPK. Dari jumlah ini, total yang sudah melaporkan sekitar 75 persen. (her)