Langgar Aturan Kampanye, Paslon Didiskualifikasi

Giri Menang (Suara NTB) – Panwaslu menegaskan sesuai ketentuan pasangan calon harus menaati aturan kampanye termasuk terkait alat peraga kampanye (APK). Panwaslu mengingatkan bagi paslon yang melanggar aturan kampanye ini bakal terkena sanksi tegas hingga dianulir atau didiskualifikasi dari kontestan paslon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak bisa ikut pilkada.

Demikian ditegaskan Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abror, belum lama ini. Menurutnya, saat ini belum masuk tahapan pengawasan kampanye. Kalau sudah masuk, maka  semua APK yang sudah terpasang sebelum tahapan kampanye bakal direkomendasikan untuk diturunkan. Termasuk APK yang dipasang oleh bakal paslon dari petahana, satu hari sebelum tahapan kampanye semua APK sudah terbongkar. Terkait dengan sanksi, jelasnya, bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran di mana nanti teguran tersebut kalkulasi teguran, sehingga dikategorikan non money politics.

Apakah bisa dianulir dari paslon? Menurutnya tergantung pelanggarannya, dilihat dulu seberapa besar tingkat pelanggaran dan unsur-unsur yang dipenuhi untuk menentukan pelanggaran berat. Pihaknya perlu mengkaji dulu bentuk kampanye yang akan ditemukan selain sudah ditentukan KPU sendiri. Terkait pelanggaran atribut jelasnya kewajiban Panwaslu mengingatkan ke paslon agar menurunkan jika melanggar aturan di KPU. “Kalau di aturan UU pilkada terkait kampanye ada ketentuan-ketentuan kampanye yang mana bisa membatalkan calon (diskualifikasi), terkait larangan kampanye, termasuk APK ini juga,” jelasnya.

Untuk pengawasan sendiri, pihaknya tetap memperhatikan semua alat peraga yang ditentukan KPU, dipastikan tetap diawasi termasuk berapa penambahan APK ini nantinya sesuai persetujuan KPU. Langkah pihaknya sebelum masuk tahapan, pihaknya akan mengundang semua parpol pengusung dan tim pemenangan supaya jauh-jauh hari bersiap terhadap hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam kampanye. “Kami akan undang parpol dan tim pemenangan terkait hal ini,”imbuhnya sembari menambahkan pengawasan melibatkan Panwascam dan PPL di masing-masing desa.

Sementara Komisioner KPU Lobar Suryadi Hidayat menyatakan mengacu aturan Peraturan KPU, alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye baik berupa baliho, stiker, sepanduk dan media sosial dibatasi masing-masing pasangan calon. Akibatnya, paslon pun tidak bisa jor-joran memasang APK. KPU pun meminta Panwaslu mengawasi pemasangan APK tersebut, sebab ranah pengawasan ada di Panwaslu Sehingga panwaslu pun nanti memberikan rekomendasi terhadap paslon yang melanggar ketentuan tersebut. “Terkait APK semua difasilitasi KPU. Itu dibatasi,”jelasnya.

Dijelaskan APK seperti baliho dibatasi lima buah per paslon (ada ukurannya), umbul-umbul 20 buah per kecamatan dan spanduk dua buah per desa per paslon. Di luar baliho, ada juga bahan kampanye seperti  pamflet, brosur juga diatur di KPU. Terkait penambahan jelasnya, ada ketentuannya juga yakni 150 persen dari jumlah KK maksimal di Lobar. “Untuk materi dan desain baliho, paslon yang biayai, nanti kita fasilitasi percetakannya,”imbuhnya. Termasuk iklan di media massa difasilitasi KPU. Di samping itu, kegiatan kampanye dalam nentuk lain seperti melalui medsos paslon harus daftarkan satu akun di KPU menggunakan BC4KWK. Ia menambahkan untuk pembiayaan APK ini didanai 6 persen dari Rp 30 miliar lebih dan penyelenggaraan pilkada atau sekitar Rp 1,8 miliar. Fasilitasi APK ini lanjutnya untuk menyamaratakan semua paslon agar tidak ada calon banyak uang lantas bisa jor-joran memasang APK. (her)