Disos Akui Data Penerima Bantuan di Lobar Tak Valid

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Sosial Lombok Barat (Lobar) Hj. Made Ambaryati menyatakan penerapan pemberian bantuan non tunai semua jenis bantuan baik PKH, rastra dan subsidi lainnya ditargetkan terealisasi tahun 2018 dalam bentuk program E-Warung. Namun saat ini, penerapan E-Warung terkendala data penerima bantuan yang belum valid.

Kondisi ini menyebabkan provinsi meminta agar Pemkab Lobar melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima. Provinsi telah mengggelontorkan dana Rp 290 juta untuk program ini.

Ambar mengakui, sejauh ini pihaknya hanya bisa melaksanakan pemberian bantuan non tunai ini di Desa Lembar Selatan, hasil pengecekan yang dilakukan tim pusat.  Desa Lembar Selatan menjadi uji coba penerapan E – Warung, nanti barulah setelah itu desa yang lain se – Lobar.“Desa yang lain-lain masih berantakan data penerimanya,’’ akunya, Senin, 28 Agustus 2017.

Pihaknya mengakui belum berani menyiapkan data penerima sebab belum valid, karena bantuan ini tidak bisa dibagi rata, seperti bantuan rastra yang disiasati selama ini. Sistemnya pun melalui ATM gesek, sehingga kesiapannya belum bisa dipastikan di bawah. Jangan sampai semua belum siap dan program ini diterapkan yang mengundang keributan.

Terkait validasi penerima di Desa Lembar Selatan, ujarnya, dijamin oleh kadesnya. Pihaknya akan melihat apakah program ini berjalan di Lembar Selatan atau tidak. Jika berjalan baik, baru diterapkan di daerah lain. Pihaknya sudah menawarkan sistem ini.  Bantuan non tunai kali ini khusus bagi daerah pesisir, tim pusat sebelumnya melakukan identifikasi dengan turun di daerah pesisir seperti Sekotong, Lembar dan Batulayar, sehingga dipilihlah di Lembar Selatan.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si  mengatakan, program PKH di Lobar telah menyisir dua bidang yakni pendidikan dan kesehatan.”Kedua hal ini sesuai dengan fokus Pemkab Lobar. Di bidang kesehatan lewat jasa Kader Posyandu, telah melakukan pendataan kesehatan keluarga. Sedangkan di bidang pendidikan kita senantiasa menjaga dan meminimalisir anak putus sekolah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Jumlah PKM di Lobar sampai dengan tahun 2017 sebanyak 20.939 KPM.  Jadwal penyaluran bantuan kepada KPM tahun 2017 terdiri dari 4 tahap. Tahap I disalurkan bulan Februari, tahap II bulan Mei, tahap III bulan Agustus dan tahap IV di bulan November. (her)