Dewan Molor Tiga Jam, Bupati Lobar Menunggu Rapat Paripurna di Luar

Giri Menang (Suara NTB) – Rapat paripurna DPRD Lombok Barat (Lobar) kembali molor, Senin, 29 Mei 2017 kemarin. Kebiasaan buruk wakil rakyat ini seolah tak ada perbaikan. Pasalnya, berkali-kali sidang molor, sehingga menimbulkan keluhan eksekutif dan yudikatif yang hadir sebagai tamu undangan.

Bahkan kali ini, sidang paripurna molor hingga 3 jam lebih dan menyebabkan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid harus menunggu di luar.

Sesuai jadwal seharusnya sidang paripurna dimulai pukul 09.00 Wita, namun paripurna dengan agenda penyampaian laporan pansus dan pendapat fraksi terkait raperda tentang Rencana Pembangunan Industri 2017-2035 tersebut malah molor hingga 3 jam. Bahkan, paripurna dimulai pukul 11.50 Wita.

Bupati ditemani Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid. Menurut bupati pihaknya menunggu dewan kuorum untuk memulai pelaksanaan sidang paripurna. “Bagaimana kalau si A sebagai anggota dewan malas sekali, tapi dia juga sebagai ketua partai, bagaimana cara menyurati (menegur)?” tanya bupati.

Sementara itu, wakil ketua DPRD H. Nursaid menyampaikan pihak pimpinan DPRD akan menyurati pimpinan parpol anggota DPRD yang malas masuk untuk memberikan semacam peringatan bagi anggota dewan. “Kami bersurat segera, apabila angota dewan malas maka pimpinan partai disurati,”jelasnya. Termasuk anggota yang datang terlambat 1 jam pada sidang paripurna bakal disurati parpol bersangkutan.

Setelah anggota kuorum, rapat paripurna laporan pansus yang disampaikan Jubir Muslim Bafadal ramai dengan interupsi. Wakil Ketua HM Nursaid menyampaikan interupsi terkait tidak diparipurnakannya Pansus Raperda Pengelolaan Sampah.

Ia meminta anggota pansus menjawab hal ini. Interupsi Nursaid ini pun dibalas oleh anggota fraksi PDIP,Gede Widana menurutnya jika mau interupsi sesuai aturan harus duduk di kursi anggota. “Silakan kala mau interupsi turun dulu,” kata Gede Widana.

Saling balas interupsi pun terjadi, H. M. Nursaid yang tak terima disanggah oleh Gede Widane langsung membalas. Ia meminta aturan tertulis jika unsur pimpinan menyampaikan interupsi harus turun. “Mana aturan itu, baik tatib atau apapun itu tolong tunjukkan,” jelasnya. Akhirnya situasi normal kembali, setelah anggota dewan sekaligus Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah H. Zulkarnain menengahi. (her)