Positif Narkoba, Oknum Kades di Lobar Jalani Rehabilitasi

Giri Menang (Suara NTB) – Salah satu oknum kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) yang positif mengkonsumsi narkoba kini tengah menjalani masa rehabilitasi. Oknum ini menjalani rehabilitasi di BNN Provinsi NTB. BNN masih melakukan assessment terhadap oknum kades tersebut.

Demikian diakui Plt Kepala Bakesbangpol Lobar I Ketut Sandiasa yang dikonfirmasi, Senin, 2 Januari 2017. Sandiasa mengaku tidak mengetahui secara detail tingkat penyalahgunaan oknum tersebut. Namun dirinya memastikan saat ini yang bersangkutan tengah menjalani rehabilitasi di BNN Provinsi NTB.  Sebelumnya, pihak pemda bersurat ke BNN untuk meminta oknum ini direhabilitasi. Lantaran oknum kades dinyatakan positif narkoba. Sepekan kemudian surat tersebut direspons oleh BNN Provinsi NTB.

Baca juga:  Menengok Hijaunya Lapangan Bola di Desa Lanta, Kabupaten Bima

Seperti yang diketahui, akhir November tahun lalu BNN Provinsi NTB melakukan tes urine terhadap sejumlah kades dan anggota BPD Lobar di Aula Utama Kantor Bupati. Hasil tes, satu urine dinyatakan positif. Pada awalnya, Pemkab Lobar melalui Bakesbangpol memberikan keterangan urine yang positif tersebut akibat obat, karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Namun belakangan diketahui positif, setelah hasil assessment BNN Provinsi NTB keluar.

Terkait sanksi terhadap oknum, ia memastikan tak ada sanksi yang diberatkan. Karena dianggap menunjukkan niat baik untuk meminta direhabilitasi. “Sebab siapapun yang meminta tes sukarela dan rehabilitasi tidak dipecat atau dihukum. Karena itu dianggap menunjukkan niat baik,” tutupnya.

Baca juga:  Terungkap, Mantan Kades Ini Beli Moge Pakai Dana Desa

Sejak instruksi bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang P4GN dikeluarkan, perang terhadap peredaran narkoba dilingkungan pejabat publik di Lobar semakin intens.  Melalui intruksi tersebut, Bupati Fauzan meminta selama enam bulan ke depan, pejabat publik yang terlibat peredaran maupun pemakai narkoba melapor sukarela dan tidak ada sanksi yang diberikan.  Namun jika kedapatan terlibat memakai barang haram setelah tenggat waktu tersebut berakhir, akan diproses sesuai aturan yang berlaku. (her)