Fauzan Khalid Bantah Intervensi Raperda Tatib Pilwabup

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, membantah ikut intervensi terkait pengesahan Raperda Tatib Pilwabup yang molor tiga kali. Bupati menyerahkan sepenuhnya ke dewan terkait pengesahan Raperda Tatib. Ia  tak ikut campur terkait proses di DPRD. Jika ada tuduhan ia mengintervensi, berarti menganggap pihak DPRD bodoh, karena diintervensi oleh dirinya yang notabene tak punya parpol.

“Kalau teman-teman menganggap atau menuduh saya bisa mengintervensi kan tidak mungkin. Namun ini kan masalah politik,” ujar bupati saat diminta komentarnya mengenai molornya pengesahan Raperda Tatib Pilwabup di Kantor Bupati Lobar, Selasa, 25 Oktober 2016.

Menurut Fauzan, persoalan Raperda Tatib ini memang mengandung muatan politis. Sebab anggota DPRD yang menolak memiliki alasan politis. Begitu pula, anggota DPRD yang mendukung memiliki alasan politis sendiri. Semua alasan ini, jelasnya, harus dihargai.

Adanya anggapan dirinya diuntungkan, karena penetapan raperda molor, ia tak sependapat dengan cara pandang tersebut. Sebab di sini bukan membicarakan untung dan rugi.

Kabag Humas dan Prokoler Setda Lobar, H. Syaeful Ahkam menegaskan, Bupati tak ikut cawe-cawe dalam proses politik pilwabup di DPRD. Sebab bolanya ada di parpol pengusung, seharusnya parpol berkoalisi sebab mereka yang menentukan dan berdiskusi dengan pimpinan di DPRD.

Pihaknya meminta agar jangan sampai tarik ulur Raperda Tatib dengan OPD. Menurutnya, harus dibedakan OPD dengan Tatib. Raperda tatib ini ada unsur politisnya, sementara Raperda OPD ini ditunggu oleh semua masyarakat, karena untuk keperluan perencanaan pembangunan tahun depan.

Seharusnya, lanjut Ahkam, antara dua perda ini dipisahkan sidangnya. Sebab tidak bisa dipaketkan, karena Raperda OPD tak ada keterkaitannya. “Kami meminta dipisahkan Raperda Tatib dengan OPD, supaya tidak saling sandera antara eksekutif dengan legislatif. Kalau molor pengesahan tentu molor juga OPD ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, HL Muhammad Ismail menanggapi santai tudingan terkait molornya rapat paripurna beberapa kali, karena ada desain. Menurutnya, hal ini biasa terjadi di politik, karena persoalan ini hak politik partai. Ia mengaku, ketidakhadirannya pada sidang lebih disebabkan kehati-hatian terhadap aturan yang dibuat dalam raperda tersebut. Terutama persoalan UU yang dijadikan acuan belum memiliki PP, hasil konsultasi ke Kemendagri PP akan segera terbit. “Memang UU nomor 10 ini menjadi polemik, karena belum turun PP-nya rawan digugat, jika membuat raperda tanpa menunggu PP. Jadi kami menunggu itu,” jelasnya.  (her)