Kades Tersangka Pungli Tak Dipecat

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Semenjak kasus pungutan liar (pungli) melibatkan oknum Kepala Desa Sekotong Barat ditangani polisi, aparatur Desa Sekotong Barat telah mengembalikan uang yang dipungut dari masyarakat untuk pembuatan sertifikat tanah program Prona. Total uang sudah dikembalikan mencapai belasan juta rupiah, dengan jumlah yang dipungut Rp 100-500 ribu rupiah per orang. Jumlah warga yang memperoleh program prona sebanyak 400 orang.

Sekdes Sekotong Barat, Usman saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 25 Desember 2016 mengakui pungutan tersebut atas dasar kesepakatan bersama dengan seluruh warga yang memperoleh program prona. Namun ada pihak yang tidak suka, sehingga melaporkan ke polisi.

Diakuinya, jumlah uang yang dipungut dari masyarakat sebanyak Rp 500 ribu per orang. Tahap awal warga mengeluarkan uang Rp 100 ribu, sisanya Rp 400 ribu belum semua dipungut. Hanya 4 dusun, katanya, yang sudah menyetor Rp 400 ribu tersebut.  “Tapi semenjak masalah ini diributkan, semua uang sudah dikembalikan ke masyarakat,” katanya.

Dijelaskan total jumlah warga yang memperoleh program ini sebanyak 400 orang di 10 dusun, di antaranya Dusun Medang, Tembowong, Batu Kijuk, Gunung Ketapang, Tawun, Batuleong, Pandanan, Gili Genting dan Labuan petung. Ia mengaku, dari uang dikumpulkan tak sepeserpun ia pakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan diakui, ia dititipkan uang pungutan sebanyak Rp 18 juta, namun sudah dikembalikannya sesuai ketentuan.

Ia mengaku, belum semua warga yang mengumpulkan uang tersebut. Sedangkan oknum kades sendiri hanya memakai Rp 5 juta, namun sudah dikembalikan ke warga. Ia menegaskan, semua uang masyarakat tersebut sudah dikembalikan melalui kepala dusun masing-masing.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar, H. L. Surapati mengaku belum memperoleh informasi resmi dari aparat terkait penangkapan oknum Kades Sekotong Barat.

“Belum ada laporan resmi ke kami, nanti coba saya konfirmasi ke bidangnya,”aku Surapati. Apa langkah tindaklanjut dari BPMPD? Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku oknum Kades ini belum bisa diberhentikan sebelum ada keputusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan, terkait kasus yang membelitnya. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.