Rapat Paripurna Kembali Batal, Massa Farin Datangi DPRD Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Massa pendukung Nauvar Farinduan mendatangi DPRD Lombok Barat (Lobar), Senin, 24 Oktober 2016. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan  pada anggota DPRD Lobar, karena pelaksanaan rapat paripurna penetapan Raperda Tata Tertib (Tatib) kembali gagal.

Massa yang dikomandoi Munawir, berkumpul sekitar pukul 09.00 Wita. Massa berkumpul di Dasan Tapen sebelum menuju gedung DPRD Lobar. Massa dibiarkan begitu saja masuk ke halaman Kantor Bupati, lalu menuju Kantor DPRD dikawal ketat aparat.

Tiba di depan Kantor DPRD, massa menyampaikan berorasi. Dalam orasinya, Munawir mengaku kecewa terhadap tindak-tanduk DPRD Lobar yang tak melaksanakan kewajibannya selaku anggota DPRD. Menurutnya, masyarakat sudah jemu dengan janji-janji dewan yang mau melaksanakan paripurna Tatib Pilwabup. Padahal sebelumnya, perwakilan masyarakat pernah melakukan hearing di dewan.

Setelah berorasi di depan kantor dewan, massa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung dewan untuk menemui anggota dewan yang tengah bersiap-siap melaksanakan sidang paripurna dua buah Raperda, masing-masing Raperda Tatib dan OPD. Namun aksi mereka dihadang oleh aparat. Massa melunak, karena Sekretaris DPRD H. L. Saswadi yang diutus Ketua DPRD Lobar menemui massa. Tak selang beberapa lama, sekitar pukul 11.30 Wita, perwakilan massa pun diterima Ketua DPRD, Hj Sumiatun, Wakil Ketua HM Nursaid, Ketua BK Bakti Jaya, Ketua Pansus Tatib Mariadi, wakil ketua Pansus OPD, Munawir Haris dan Sekretaris DPRD.

Sementara itu, Nurzaini mengaku merasa risih dengan kondisi DPRD lobar, karena tingkat kehadiran mereka sangat rendah, padahal dewan membahas persoalan penting menyangkut masyarakat. Ia menuding dewan mempermainkan kepentingan masyarakat. “Kami menduga ada grand strategi di dewan, sehingga Paripurna Tatib tak terlaksana,”tudingnya.

Hal senada disampaikan, Muazzam. Menurutya, dari hasil serapannya bahwa terkatung-katungnya raperda tatib ini disebabkan by design. Ia menyarankan jika mau bermain, bermainlah yang cantik.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun meluruskan semua tudingan dari para pendemo. Ketua DPD II Golkar Lobar ini sedikit marah dengan tudingan yang dialamatkan ke dewan. Masalah tatib jelasnya, secara pribadi dan kelembagaan pihaknya sudah melakukan prosedur, karena itu selaku pimpinan tidak mau dipersalahkan.

Ia telah melaksanaka sesua prosedur, dari awal sudah membentuk Pansus Tatib, lalu melalui rapat gabungan pimpinan (ragapim) dan banmus sudah terjadwal serta sudah diplenokan bahwa sidang digelar Senin (24/10) kemarin. “Saya sendiri juga kecewa, tapi kami tidak bisa berbuat banyak, sampai 3 kali mau paripurnakan namun tetap gagal,“ kilahnya.

Ia pun menyebut absesnsi kehadiran dewan satu per satu, dari 45 anggota hanya 21 yang hadir selebihnya 23 anggota tidak hadir. Yang tidak hadir di antaranya fraksi PDIP, Demokrat, PKB, PPP dan PBB. Ia mengaku tidak tahu apa alasannya, sehingga mereka tidak hadir.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD HM Nursaid menyatakan, kalau tiga kali paripurna gagal, maka dewan bisa membuatka aturan agar kuorum bisa dihadiri anggota sebanyak 50 persen Plus 1.

Namun apa yang disampaikan oleh Nursaid ini disanggah oleh wakil Ketua Pansus Raperda Tatib, Munawir Haris. Menurutnya, tingkat kehadiran dewan bukan 50 persen plus 1, namun 2/3 atau sekitar 30 orang. “Itu salah, yang benar adalah 2/3 tingkat kehadiran dewan untuk kuorum,” jelasnya. Ia menampik jika persoalan tatib ini sudah didesain.

Hal senada disampaikan Ketua DPD PAN Lobar, Adnan. Dirinya meminta agar pendemo menarik pernyataan terkait di balik  kemoloran sidang paripurna Tatib ini diduga ada intervensi Bupati, H Fauzan Khalid. “Anda jangan menyampaikan pernyataan yang bisa menyulut, tolong diklarifikasi ini,” bantah Adnan. Setelah mendengar penjelasan dari unsur dewan, Massa pun membubarkan diri dengan tertib. (her)