Bupati Lobar Kritik Lambannya Penertiban Vila dan Kabel Bawah Laut

????????????????????????????????????

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegur SKPD terkait dalam hal ini Satpol PP, karena selaku instansi yang berwenang menegakkan perda, Satpol PP lamban menindak vila dan kabel bawah laut di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong. Bupati kembali menegaskan untuk melakukan tindakan, tak perlu meminta izin ke dirinya.

“Seharusnya ditindak tegas, tidak perlu lapor ke saya kalau sudah menempuh aturan dan prosedur yang berlaku,” kritiknya, Jumat, 30 September 2016.

Menurutnya, ada ketentuan yang berlaku bagi masyarakat yang melanggar peraturan daerah (Perda).  Dikatakan, pihaknya kembali meminta klarifikasi dari instansi terkait dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Dishubkominfo dilibatkan menyangkut keberadaan kabel bawah laut yang dipersoalkan masyarakat setempat.

Sedangkan persoalan penegakan perda diserahkan kepada Satpol PP, serta menyangkut perizinannya. Sejuah ini, kata Fauzan, pihaknya sudah beberapa kali terjun ke lokasi. “Bahkan pernah tim Pemda Lobar dilarang memasuki area vila tersebut,” ungkapnya menggambarkan.

Menanggapi teguran bupati ini, Kasat Pol PP Lobar Baiq Yeni Ekawati menyatakan pihaknya telah melayangkan surat teguran dan peringatan terhadap pemilik vila. Bahkan, saat ini yang bersangkutan sudah mulai pro aktif untuk mengurus izin.

Vila itu diakuinya dikuasai Warga Negara Asing sejak 2001. Artinya lebih kurang 15 tahun vila itu beroperasi tanpa izin di Lobar. “Kami sudah melakukan tindakan sesuai SOP, sekarang pengelola vila melalui pengacaranya mulai pro aktif mau mengurus izin, bahkan mau bertemu dengan sekda dan Bupati Lobar,” jelasnya.

Begitu juga menyangkut kabel bawah laut. Menurut dia, pihak Vila juga sudah membayar listrik setiap bulannya. Meskipun WNA, tapi pemilik vila itu, kata Ekawati bahkan diyakini akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Terkait izin kabel bawah laut ini, tentu pihak pengelola perlu berkoordinasi dengan PLN selaku pihak berwenang. (her)