Potensi Pajak Belum Digali Optimal

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah wajib pajak (WP) di Lombok Barat (Lobar) tahun 2016 mencapai 233 ribu wajib pajak. Dari ratusan WP ini terdiri dari hotel bintang dan melati, villa atau pondok wisata, home stay yang mencapai 141 wajib pajak. Terdapat 176 wajib pajak dari restoran dan rumah makan, serta 54 wajib pajak dari hiburan dengan persentase pajak mencapai 52,26 persen untuk pajak.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Hj. Lale Prayatni saat Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah dan Mekanisme Pembayaran Pajak Secara Online Kabupaten Lobar di Hotel Jayakarta, Kamis, 22 September 2016. Acara ini juga dihadiri Sekda Lobar, pimpinan SKPD penghasil PAD, pimpinan areal Head Bank Mandiri NTB serta para wajib pajak. Sosialisasi ini juga dihadiri para wajib pajak terdiri dari para pemilik hotel dan restoran, tempat hiburan, reklame serta air tanah.

Sosialisasi ini, jelasnya, bertujuan memberikan penyadaran kepada wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak, termasuk mekanisme pembayaran pajak secara online. Di samping

itu diterangkannya melalui acara ini akan disosialisasikan juga rancangan draf perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

“Penekanan bagi para wajib pajak ini sadar dengan kewajibannya bayar pajak dan mengetahui mekanisme pembayaran pajak secara online,” terangnya.

Sedangkan Pimpinan Bank Mandiri NTB, Budi Setiawan, menegaskan, pihaknya menawarkan pembayaran pajak yang mudah dan cepat. Di antaranya dengan pembayaran melalui internet banking, pembayaran melalui ATM, atau bahkan dengan mendatangi Kantor Cabang Bank mandiri.

Diharapkannya dengan sosialisai ini dapat mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak. Di mana mereka dapat membayar pajak tanpa harus mendatangi kantor DPPKD. Selain itu bagi pemda dapat mempermudah melihat dan mengawasi realisai  pajak tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lobar Khatib Qazwaini menyatakan, pemda belum maksimal mengelola pajak daerah, karena pemda belum menggarap vila yang ada di atas bukit di Senggigi. Padahal rekomendasi dewan meminta pemda optimal menggarap potensi pajak ini. (her)