Sejumlah SKPD Hambat Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi

Giri Menang (Suara NTB) – Rencana aksi daerah Percepatan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Lombok Barat (Lobar) masih belum tuntas 100 persen. Capaian terakhir bulan Desember tahun 2015, aksi PPK baru 62 persen sedangkan yang belum tercapai lumayan tinggi, yakni mencapai 38 persen. Sebagian besar penghambat rencana aksi ini, kaitan dengan perizinan di bawah Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

‘’Bahkan, beberapa item yang masuk rencana aksi masuk kategori merah salah satunya SOP perizinan. Selain itu, Bagian Pembangunan kaitan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP),’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar Dr. H. Baehaqi, akhir pekan kemarin.

Baehaqi mengklaim, meskipun capaian aksi daerah PPK baru 62 persen, namun dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB, Lobar termasuk terbaik. Dijelaskan, kondisi rencana aksi PPK hingga akhir tahun 2015 sekitar 38 persen masih kategori merah, artinya belum tercapai.

Terdapat tiga komponen yang belum dipenuhi, sehingga masuk kategori merah di antaranya, pendelegasian wewenang perizinan dari kepala daerah ke perizinan berbentuk Perbup. Standar ULP baru memiliki 4 sertifikat, sertifikat kelima belum dan komponen terakhir kaitan dengan SOP perizinan.

Dijelaskan lebih rinci, kaitan dengan pelimpahan kewenangan perizinan terkait peraturan kepala daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP tahun 2015. Peraturan kepala daerah ini, jelasnya. belum dilengkapi dalam bentuk scan (soft copy) dan dokumentasi kegiatan.

Saat ini, jelasnya, sedang dalam tahap penandatanganan oleh bupati. Sedangkan komponen, SOP perizinan terkait peraturan kepala daerah tentang SOP perizinan pada lembaga PTSP. Terkait SOP tersebut, sejauh ini belum dicopy. Proses saat ini, Perbup SOP sedang tahap proses penandatanganan oleh bupati.

Sementara itu, Ketua Tim Rencana Aksi PPK, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih menyatakan, komponen yang belum tuntas pada rencana aksi PPK segera tuntas dalam waktu dekat, sebab komponen yang belum tinggal di-upload. Pihaknya terus mendorong agar SKPD terkait segera menuntaskan komponen yang belum dituntaskan.

Hal senada disampaikan Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat. Menurutnya, tindak lanjut komponen yang belum dituntaskan tinggal di-upload, sehingga pihaknya yakin upaya rencana aksi PPK di Lobar bakal tercapai. (her)