Pengelolaan Dana di BUMD Jadi Temuan Inspektorat

Giri Menang (Suara NTB) – Inspektur pada Inspektorat Lombok Barat (Lobar), Ir. H. Rahmad Agus Hidayat mengungkapkan, dari jumlah total 7 BUMD yang ada di Lobar tidak semua disentuh pemeriksaan (audit) oleh Inspektorat. Inspektorat sejauh ini hanya mengaudit dua perusda saja, yakni PT Tripat dan PDAM Giri Menang sedangkan selebihnya tak diaudit.

Hasil audit yang dilakukan, terdapat temuan di PT Tripat yang belum dituntaskan yakni pembayaran pajak yang bermasalah. “Dari 7 BUMD hanya dua yang kami bisa audit sedangkan sisanya tidak kami periksa. Hasil pemeriksaan kami tahun 2011 terdapat temuan yang belum bisa dituntaskan,” tegas H. Rahmad Agus Hidayat dalam pertemuan pembahasan audit BPKP terhadap BUMD di Ruang Rapat Bupati, Rabu  27 Juli 2016.

Dikatakan, pihaknya selama ini hanya memeriksa dua perusda. Sedangkan pemeriksan rutin sejak tahun 2011 -2016 dilakukan BPKP.  Sementara Inspektorat melakukan pemeriksaan selang dua tahun sekali.

Ditanya tidak bisa melakukan audit terhadap perusda lain, seperti Bank NTB, Rahmad mengaku saham Lobar tidak signifikan pada perusda ini. Ia mengaku, saham di BPD hanya berada nomor berapa  dibandingkan daerah lain. Menurutnya, Inspektorat boleh melakukan audit jika saham Lobar besar. “Sehingga hal itu penyebabnya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap BPD,” jelasnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan BPR, dibatasi berdasarkan kesepakatan antara Inspektorat provinsi, kabupaten/kota, jika dalam setahun dibatasi dua untuk diperiksa. Pihaknya diberikan pilihan untuk audit hanya dua BUMD, sehingga pihaknya pun memilih mana yang prioritas. Dari 7 BUMD itu dua dipilih yakni PDAM dan PT Tripat.

Menanggapi hal ini, Dirut PT Tripat Lalu Azril Sopanhadi mengakui temuan Inspektorat yang dimaksud belum bisa dituntaskan. “Temuan yang dimaksud terkait pajak, waktu itu manajemen lama, seperti  belanja barang belum bayar pajak,’’ jelas Azril.

Hanya saja untuk menindkalanjuti temuan itu, pihaknya kesulitan lantaran, pihaknya tak mengetahui mana dokumen belanja, seperti kuitansi bukti pembelian tidak ada. Kalau pihaknya membayarkan itu, maka pihaknya akan bermasalah, karena membuat-membuat pengeluaran tanpa ada dasar.   (her)