Diperpanjang, Masa Kerja Panja Tatib Pemilihan Wabup Lobar

Bupati Lombok Barat

Giri Menang (Suara NTB) – Masa kerja Panja Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) diperpanjang hingga akhir tahun mendatang. Hal ini menyusul terbitnya aturan baru yakni UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi UU.

Berlakunya UU ini mengharuskan dewan mengacu pada aturan terbaru. Sementara sebelumnya panja mengacu aturan UU Nomor 8 tahun 2014, sehingga dewan pun harus memulai dari nol untuk membahas tatib mengacu pada UU terbaru. “Jadi masa kerja Panja Tatib Pemilihan Wabup diperpanjang menyusul terbitnya aturan baru. Ya kita mulai dari nol lagi,” kata anggota Panja Tatib, H. Ahmad Zaenuri di Kantor Bupati Lobar, Jumat, 22 Juli 2016.

Dijelaskan, banyak perbedaan aturan lama dengan aturan terbaru ini. Salah satu yang mendasar, jika aturan baru disebutkan calon wabup yang diusulkan sebanyak dua orang dari parpol pengusung melalui bupati. Selanjutnya, bupati menyerahkan ke dewan untuk dipilih. Sementara aturan sebelumnya, parpol pengusung langsung mengusulkan ke DPRD untuk dipilih tidak melalui bupati.

Sementara Panja Tatib selama ini bekerja mengacu aturan lama, sehingga panja pun terpaksa harus membahas lagi dari nol. Untuk pembahasan ini perlu menunggu penganggaran dari APBD-P agar masuk dalam anggaran. Diakuinya, pada APBD murni pemilihan wabup ini tak dianggarkan, sehingga dianggarkan pada APBD-P. Jikapun ada anggaran di APBD-P kembli lagi ke parpol pengusung. Jika 5 parpol pengusung ngotot mengusulkan masing-masing calon sementara dalam aturan hanya dua calon saja diusulkan. Karena itu, cepat tidaknya pemilihan ini nanti tergantung dari parpol pengusung.

Mengenai adanya usulan agar bupati tanpa wakil, menurutnya aturan tak membolehkan. Sebab dalam aturan jika sisa masa jabatan minimal 1 tahun 8 bulan, maka harus ada wakil. Hanya saja, lanjutnya, pengisian jabatan wabup ini belum bisa dipastikan kapan terlaksana, sebab tergantung kesiapan parpol pengusung. Pihaknya sendiri menargetkan penyelesaian tatib ini akhir tahun bisa dilaksanakan pemilihan wabup.

Menanggapi hal ini, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid justru menilai perubahan aturan ini akan banyak tudingan ke dirinya. Pasalnya pada aturan terbaru, dirinya diberi kewenangan melanjutkan usulan dewan mengusulkan dua calon. Sementara aturan sebelumnya, tak melalui bupati. “ Kalau sudah usulan nyampai ke saya, saya tinggal tindaklanjuti ke dewan. Tapi justru nanti saya dikira pilih kasih,” kata bupati. (her)