Lobar Usulkan 1.762 Formasi, Ribuan Guru Non ASN Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK

Hamzah (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengajukan 1.762 formasi dari 3.000 Guru Tetap Daerah (GTD) dan Guru Tidak Tetap (GTT) untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru pada tahun 2021. Artinya terdapat 1.238 guru non ASN yang berstatus kontrak maupun tenaga honorer kategori dua (honorer K2) tidak bisa ikut seleksi PPPK.

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Hamzah mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi pendataan formasi seleksi guru PPPK tahun 2021 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Bali tanggal 10-12 Desember lalu, Dikbud mengusulkan 1.762 formasi dengan rincian 1.328 formasi untuk guru SD. Dengan rincian, 1.070 untuk guru kelas dan sisanya untuk guru olahraga.

Sedangkan formasi untuk guru jenjang SMP, yang diusulkan sebesar 434 formasi, untuk semua mata pelajaran, baik di SMP negeri, maupun SD Satu Atap di Lobar yang saat ini belum memiliki guru PNS. Sementara untuk guru agama, sekitar seratusan lebih. “Totalnya 1.762 formasi guru non PNS untuk PPPK,”jelas dia.

Mereka yang bisa ikut seleksi PPPK, jelas dia,  syarat utamanya harus guru yang sudah terdaftar di dapodik dan merupakan eks K2 dan memiliki sertifikat keahlian pendidik.

Sementara untuk guru yang sudah terdaftar di Dapodik, diakuinya belum saat ini belum mencapai 1.000 orang.  Hamzah menyebut jumlah formasi yang diajukan tersebut, merupakan usulan yang sudah disepakati bersama oleh pihak Dinas Dikbud Lobar sendiri. “Tapi ini jumlah yang ditarik lewat dapodik itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kita,” sebutnya.

Karena untuk pengajuan tersebut pada tahap satu dan dua, diungkap Hamzah, itu akan diprioritaskan bagi para guru yang mengabdi di sekolah negeri, sehingga ke depannya, pendirian sekolah negeri bisa lebih diperbanyak atau menyegerakan sekolah-sekolah swasta yang siap dinegerikan.

Sedangkan bagi tidak bisa ikut seleksi PPPK, jelas dia, terdiri dari para guru honorer yang tak memenuhi syarat. Salah satunya persyaratan utamanya, yakni terdaftar di dapodik. Mereka terdiri dari honorer K2, guru kontrak. Termasuk untuk guru TK diakuinya tidak bisa diusulkan untuk tahun ini. Lantaran jumlah guru TK yang PNS di Lobar sudah dikatakan melebihi dengan jumlah guru PNS sebanyak 120 orang, sementara jumlah TK negeri yang ada 18. “Makanya ndak ada formasi untuk TK jadi ndak bisa diusulkan sekarang” tutupnya.(her)