Lobar Ultimatum AMM Kosongkan Kampus

Kampus STIE AMM yang terletak di kawasan strategis, jantung kota Mataram, yang diminta segera dikosongkan. Pemkab Lobar akan mengelola lahan miliknya sendiri dan meminta tak ada aktivitas kemahasiswaan di sana.(Suara NTB/bay)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar), Senin, 14 Juni 2021 melayangkan surat kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Akademi Manajemen Mataram (AMM) untuk meminta segera mengosongkan kampus tersebut. AMM diultimatum segera mengosongkan lahan milik Lobar dengan tenggat waktu sampai 15 hari mendatang.

”Sudah kami kirim surat yang intinya meminta mengosongkan lahan itu,” tegas Kasat Pol PP Lobar, Bq Yeni S Ekawati, Selasa, 15 Juni 2021. Surat tersebut berisi permintaan kepada pihak AMM untuk mengosongkan lahan kampus yang saat ini ditempati. Sebab dari awal sudah disampaikan aset Pemkab Lobar bahwa lahan ini akan diambil untuk keperluan daerah. ”Karena lahan akan dimanfaatkan oleh daerah untuk suatu keperluan,” jelasnya.

Iklan

Ia menjelaskan pemberian surat pertama pengosongan lahan ini sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di pemerintah daerah. Di mana, pihak AMM akan diberikan waktu untuk bisa mengosongkan tempat tersebut. ”Kami berikan waktu 15 hari,” terangnya. Bila nanti setelah 15 hari surat pertama tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan surat peringatan kedua. Kalau masih tidak diindahkan, maka pengosongan akan langsung dieksekusi oleh Pemkab Lobar sebagai pemilik atas lahan aset tersebut. ”Surat peringatan kedua nanti kita peringati tujuh hari,” jelasnya.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menegaskan pihaknya memastikan tidak mengambil langkah hukum kasasi setelah kalau di PTTUN Surabaya. Pemkab tetap mengikuti putusan PTTUN tersebut yakni membatalkan SK pencabutan SK Bupati Lombok Barat dengan nomor: Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986 yang telah dikeluarkan. “Tapi kami akan membuat SK baru lagi yang lebih tegas dan keras,” tegas dia. Saat ini ia belum menandatangani SK baru dan belum mencabut SK lama. Karena SK baru ini tengah dikaji di Pemkab dan satpol PP. “Kita tunggu itu,” jelas dia.

Bupati juga menanggapi ungkapn pihak AMM yang menyebut Pemkab arogan. Pemkab, kata Fauzan, tidak arogan. Karena dari awal Pemkab membuka pintu komunikasi, bahkan pemkab bersurat tanggal 27 Juni 2020 ke pihak AMM. Namun ditanggapi oleh pihak AMM dengan melaporkan pemkab ke gubernur, ketua DPRD, bahkan ke Polda dan BKN. “Pertanyaannya siapa yang tak punya niat baik?, kok sekarang kita dituduh arogan, padahal kami dari awal sudah baik-baik,” ujarnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional