Lobar Serahkan Dokumen Aset Selat ke APH

Pemda Lobar sudah menyerahkan dokumen aset daerah di Desa Selat kecamatan Narmada ini ke APH.(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyerahkan data dan dokumen Aset Selat kecamatan Narmada kepada aparat penegak hukum (APH) yang saat ini tengah mengusut masalah aset ini.

Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan data dan dokumen aset itu ke APH. “Kami sudah menyerahkan data dan dokumen soal aset Selat itu ke APH,” tegas dia, Jumat, 18 Desember 2020.

Soal tudingan BPKAD terkesan tebang pilih terkait penertiban aset, seperti aset di Selat yang sampai saat ini belum jelas, Fauzan menyebutkan, pihaknya getol menindaklanjuti lahan kampus STIE AMM Mataram. Pihaknya tidak tebang pilih, karena penanganan terus bergerak. Dan beberapa aset yang dimaksudkan seperti aset Selat tengah ditangani oleh APH. Baik di Polres Lobar, Kejari, Kejati maupun Polda.

Yang jelas tugas dan kewenangan Pemda mengacu Permendagri 19, yakni pengaman fisik, administrasi dan hukum sudah dilakukan. “Termasuk aset Selat dan Punikan sudah kami pasang plang (amankan), kalau ranahnya lain (Karena tersangkut di APH) itu persoalan lain,” tegas dia.

Fauzan menegaskan, lahan STIE AMM merupakan skala prioritas Pemda. Karena selama ini sekian tahun tak pernah digubris. Menyangkut lahan ini, Pemda digugat di PTUN. Regulasi tidak bisa pinjam pakai seumur hidup, namun dibatasi 5 tahun. Itupun harus diperpanjang. Terkait diperpanjang atau tidak, itu kewenangan Pemda.

Pihaknya akan melakukan penarikan sewa aset selat ini mulai tahun ini. Sewa kontrak sebelumnya juga tidak ada masuk ke Pemda. Pihaknya juga sudah melakukan eksekusi terhadap aset di Suranadi seluas 3 hektar. “Kami mulai tarik sewanya,” ujar dia. (her)