Lobar Keluhkan Sulit Akses Data TKA di Kantor Imigrasi

Masri Junihardy (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) kesulitan mengakses data soal Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan izin bekerja dan tinggal di wilayah Kabupaten Lobar. Pasalnya sampai saat ini permohonan data dari Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) belum juga diberikan oleh Kantor Imigrasi. Padahal surat dikirim Pemda pada tahun lalu.

Kepala Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Masri Junihardy, M.Si., mengatakan, data tahun 2020 jumlah TKA yang tercatat memiliki izin tinggal di Lobar sebanyak sembilan orang. Ditambah lagi ada dua orang mengajukan izin pada tahun Ini. Sehingga totalnya menjadi 11 orang. Dari masing-masing TKA ini ditarik Rp16 juta setahun. Tiap tahun mereka harus memperpanjang izinnya.

Tahun ini, dari izin tinggal Tenaga Kerja (TKA) ini ditargetkan pemasukan ke daerah sebesar Rp500 juta. Ia mengestimasi untuk mencapai target ini harus ada 31 lebih TKA yang mengurus izin di Disnaker.

Untuk melakukan pencatatan dan pelacakan TKA ini, diakuinya sangat berat. Karena masih banyak WNA yang bekerja di Lobar tak terlacak. Sedangkan untuk melacak mereka, pihaknya kesulitan mendapatkan data dari Imigrasi. Pihaknya sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Tapi agak sulit, kami dapatkan data TKA dari Imigrasi. Kami sudah bersurat resmi setahun lalu. Tapi diminta menunggu dulu,” imbuh dia. Pihaknya pun berencana melakukan koordinasi kembali dengan Kantor Imigrasi.

Upaya yang dilakukan pihaknya tetap melakukan pendekatan kepada agen-agen tenaga kerja asing ini. Beberapa agen sudah berhasil didata, sehingga tinggal dilakukan pendekatan. Sebagian TKA ini bekerja di beberapa daerah wisata di Lobar. Pihaknya juga akan intensifkan memonitor bersama bidang lainnya.

Pihaknya akan mengambil sampel-sampel di beberapa daerah yang memiliki daerah wisata. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan. Namun kendala dihadapi desa dan kecamatan ketika turun melacak ke usaha yang diduga ada TKA nya. “Inilah Kendalanya, karena itu perlu kita libatkan untuk ikut turun,”imbuh dia.

Sementara itu pihak Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram melalui Kasi Infokom Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Wisnu Ontoaji mengatakan, selama ini pihaknya belum pernah menerima permohonan minta data secara tertulis dari Pemda Lobar. “Kami belum pernah menerima permohonan minta data dari Pemda Lobar,” akunya. Namun demikian pihaknya akan mengecek lagi, kemungkin ada arsip surat dari Disnaker Lobar tersebut. (her)