Lobar Kekurangan 5.000 ASN, Berharap Pengangkatan Satu Juta Guru Honorer Tidak Sebatas Wacana

Suparlan (Suara NTB/her), Ahmad Dewanto Hadi (Suara NTB/rus)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menyambut baik wacana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Pemkab berharap rencana ini direalisasikan untuk mengatasi defisit ASN di Lobar yang mencapai 5.000 orang.

“Masih wacana itu, kalau itu direalisasikan kami sangat siap dan menyambut baik. Mudahan-mudahan kita berdoa, karena kita di Lobar kekurangan banyak ASN. Sampai 5.000,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., Sabtu, 21 November 2020.

Sampai saat ini, aku dia, belum ada pemberitahuan resmi ke pemda. Pihaknya berharap agar rencana ini direalisasikan, karena harapannya untuk menambal kekurangan banyak ASN tersebut. Sebab kalau diangkat, maka memberi kejelasan bagi status mereka juga. Lebih-lebih kalau melihat penghasilan mereka tak layak.

Meski belum ada kepastian, pihaknya akan memperkuat data  dengan mempersiapkan data tenaga guru tetap daerah dan guru kontrak untuk diverifikasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Jumlah tenaga Guru tetap daerah (GTD) Mencapai 1.300 orang lebih ditambah lagi dengan guru kontrak daerah, sehingga begitu ada perintah dari pusat, tinggal ditindaklanjut. Biasanya jelas dia, Kebijakan yang begini pemerintah pusat langsung yang mengumumkan, seperti halnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemda hanya diberikan jatah kuota, namun pusat yang melakukan rekrutmen.

Menurutnya, proses verifikasi pasti dilakukan kalau kebijakan pengangkatan tenaga guru  honorer menjadi ASN ini. Hal ini, untuk mencegah agar tidak ada penyusup yang tidak pernah honorer justru masuk dalam data. Karena itulah, jelas dia, data ini perlu disandangkan dengan data. “Karena bisa saja ada penyusupan, itulah perlu dilakukan verifikasi ulang,”tegas dia.

Selain itu, kemungkinan akan dilakukan seleksi sesuai dengan masa kerja atau lama bertugas (bekerja) sebagai kontrak, seperti mengacu PP Nomor 48 tahun 2005, jelas kriterianya, diranking berdasarkan masa kerja dan yang paling lama masa kerja itu didahulukan.. “Itu belum kita tahu bagaimana proses dan mekanismenya,”ujar dia.

Terkait itu, pihaknya menunggu kepastian kebijakan dari pusat. Kalau direalisasikan, ia berharap mendapatkan jatah banyak guru honorer untuk diangkat sebagai ASN.

Di Lombok Timur (Lotim). tercatat lebih dari 6 ribu jumlah guru honorer. Dalam setahun, anggaran untuk menggaji honorer ini cukup besar. Jika dikalkulasi rata-rata Rp 23 miliar. Jika semua honorer tersebut diangkat menjadi ASN, maka Lotim bisa berhemat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Achmad Dewanto Hadi menyambut baik rencana besar dari Kemendikbud tersebut. Hanya saja, informasi pengangkatan tersebut belum ada kejelasan. “Sejauh ini hanya kita baca dari pemberitaan di media,” terang Dedi – sapaan akrabnya. Para guru honorer ini sistem penggajiannya dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jumlah dari APBD saja yang nilainya Rp23 miliar, sehingga, sangat jelas jika sistem penggajiannya langsung dari pusat, maka akan bisa meringankan beban daerah. Dana sebesar itu bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain, seperti perbaikan kembali gedung sekolah yang rusak akibat guncangan gempa 2018 lalu.  (her/rus)