Lobar Habiskan Rp69 Miliar untuk Tambahan Belanja Aparatur

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Wabup Hj. Sumiatun dan Sekda H. Baehaqi saat memimpin rapim. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan Rp69 miliar pada APBD murni dan perubahan untuk membayar tambahan belanja aparatur yang masuk item tunjangan perbaikan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP ini menjadi hak ASN, karena mengacu regulasi pemda harus mengalokasikan. Dari sisi dampak pemberlakuan TPP ini justru berdampak terhadap  kedisiplinan ASN di Loba.

“Daerah baru mampu memberikan TPP itu kurang lebih 30 persen atau Rp69 miliar dari seharusnya dialokasikan lebih dari Rp200 miliar untuk TPP,” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis, 17 September 2020.

Iklan

 Dari alokasi Rp69 miliar itupun, ujarnya, pemda  baru bisa memberikan 30 persen TPP dari seharusnya 100 persen yang diberikan. Ia pun menanggapi pernyataan pihak DPRD yang menganggap penambahan belanja pegawai untuk TPP tidak elok. Menurutnya TPP ini menjadi hak ASN dan menjadi kewajiban pemda untuk memberikan TPP tersebut.

Dana Rp 9 miliar untuk TPP pada usulan APBD-P, terangnya, bukan tambahan belanja, namun itu menambah kekurangan anggaran sehingga totalnya Rp69 miliar. “Itu justru menambah kekurangan,” jelas dia.

Ke depan pihak pemda berupaya agar TPP bisa meningkat hingga 50 persen. Sehingga setelah itu barulah  penilaian yang menjadi acuan pemberian TPP tidak hanya tingkat kedisiplinan kehadiran ASN, namun penilaian kinerja aparatur. Ia mengapresiasi sejauh ini tingkat kedisiplinan ASN di Lobar yang meningkat hingga 98,8 persen. Hal ini  juga menjadi dampak dari pemberlakuan TPP tersebut.

Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun mengapresiasi meningkatnya kedisiplinan ASN di Lobar. Karena itu TPP ini menjadi bentuk penghargaan kepada ASN yang disiplin. “Disiplin inilah yang membuat kita bekerja lebih baik,”jelas dia.

Ia pun berharap agar semua kepala OPD tetap mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan ke depan. Karena itu ia berharap agar sisa ASN yang belum disiplin bisa dikejar hingga 100 persen. Jangan sampai ada anggapan aparatur bahwa apel pagi dan sore itu sekedar rutinitas, namun hal ini sebagai upaya pendisiplinan ASN ke depan. (her)