Lobar Diduga Kecolongan Terbitkan Rekomendasi Keberangkatan Sri Rabitah

Giri Menang (Suara NTB) – Proses keberangkatan Sri Rabitah, TKW asal KLU yang kini menjadi sorotan lantaran diduga menjadi korban penjualan organ manusia, ternyata melalui rekomendasi Pemkab Lobar. Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans). Disosnakertrans saat itu merekomendasikan keberangkatan Sri Rabitah dan Julian dengan tujuan negara Oman ke PPTKIS PT FRHE, rekomendasi ini atas dasar berita acara seleksi calon TKI.

Rekomendasi ini diterbitkan karena berdasarkan kelengkapan berupa dokumen kependudukan seperti KTP, keduanya beralamat di Sesela Gunungsari. Diduga, dalam proses penerbitan dokumen ini Pemda kecolongan. Pasalnya, Sri Rabitah sendiri berasal dari KLU. Terkait hal ini, Kadis Tenaga Kerja Lobar, H. L. Saswadi membenarkan jika proses keberangkatan Sri Rabitah melalui Lobar.

Iklan

“Saat itu diterbitkan oleh Disosnakertrans, karena saat itu Naker menjadi salah satu bidang di Disosnakertrans. Dulu diminta PJTK lalu dikeluarkan rekomendasi atas dasar dokumen kependudukan dari Dukcapil. Ini salahnya bukan di Naker tapi pada proses sebelumnya mulai dari Dukcapil karena yang terbitkan KTP kan Dukcapil, sekarang inilah yang kami mau tertibkan TKI luar meminta rekomendasi di Lobar karena hal ini yang banyak terjadi,” terang Saswadi ditemui di kantornya Selasa, 14 Maret 2017 kemarin.

Mantan Sekwan ini menjelaskan, proses penerbitan rekomendasi atas dasar adanya permintaan dari PJTKI saat itu. Rekomendasi ini diproses atas dasar kelengkapan dokumen kependudukan berupa KTP.

Karena KTP bersangkutan beralamat dari Lobar, pihak dinas saat itu memproses penerbitan rekomendasi tersebut. Saat itu ketika penyerahan TKI ini pihak Dinas mengeluarkan kuasa melalui Kabid mewakili Kadisosnaker ke pihak PPTKIS. Menurutnya dalam hal ini tidak ada masalah, karena kekuatannya sama. Namun pihaknya akan terus menelusuri administrasi proses rekomendasi ini apakah legal atau tidak. Pihaknya juga bakal menertibkan penerbitan rekomendasi TKI.

Diakui, banyak TKI luar yang meminta rekomendasi ke Lobar. Hal ini tidak dibolehkan, sebab ketika bermasalah seperti kasusnya Rabitah ini maka urusannya menjadi rumit. Sebab setelah ditelusuri ternyata tempat tinggal aslinya  di KLU, sementara dokumen ketenagakerjaan diurus dan dikeluarkan oleh Lobar. Diakui hal ini banyak terjadi selama ini, sebab menggunakan KTP manual dan bisa selipkan nama di KK milik orang lain sehingga diproseslah dokumen kependudukannya.

“Masalahnya ada KTP di Lobar, diurus di Lobar namun faktanya ia orang luar. Karena bisa saja numpang di KK warga disini,” tukasnya.

Menurutnya dalam konteks ini, bukan ansih kesalahan di Naker namun di Dukcapil sebab yang menerbitkan KTP di dinas terkait. Sementara pihaknya sendiri menerbitkan dokumen TKI atas dasar dokumen kependudukan di Dukcapil. Untuk menelusuri persoalan TKI ini, pihaknya juga bakal memanggil PJTKI yang memberangkatkan Sri Rabitah untuk menelusuri persoalannya. Pihaknya akan meminta klarifikasi terkait hal ini, disamping meminta kejelasan terkait pertanggung jawabannya.

Mengantisipasi persoalan TKI yang serupa terjadi di Lobar, pihaknya bakal membentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Di LTSP ini nanti semua pihak dihimpun untuk melayani TKI, baik dari unsur Disnaker, BP3TKI, Imigrasi, Kepolisian, Medikal Check Up dan unsur terkait. Ia berharap melalui LTSP ini nanti, pelayanan bisa terjamin cepat dan bebas korupsi. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here