Lobar Desak Segera Dikelola, Dugaan Penjualan Gili Tangkong Kembali Mencuat

Gili Tangkong yang berada di Kecamatan Sekotong diduga dijual melalui situs online. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) -Dugaan penjualan Gili Tangkong yang berada di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) kembali mencuat. Gili Tangkong diduga dijual secara online melalui situs Private Island Online ke investor dalam perusahaan atau pribadi. Hal itu terlihat dalam laman web:https://www.privateislandsonline.com/asia/indonesia/gili-tangkong-island.

Laman web tersebut masih aktif, dan Gili Tangkong tercatat sebagai “private land for sale”. Bagi yang berminat, situs menyediakan laman pelajari lebih lanjut, yang menyertakan kolom identitas calon pembeli, alamat surel, dan nomor kontak yang bisa dihubungi.

Iklan

Menyikapi hal ini, Kepala BPKAD Lobar, Fauzan mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemprov NTB. “BPKAD Provinsi berkoordinasi dengan kami, itu dari sisi pengamanannya,”tukas Fauzan.

Sesuai dengan arahan pimpinan dalam hal ini Bupati, semua aset daerah baik milik kabupaten, provinisi dan desa harus diamankan. Pihaknya siap mem-back up Pemprov NTB untuk mengusut kasus dugaan penjualan aset ini. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi maupun kabupaten/kota lain pada saat rekon aset di provinsi yang dilakukan langsung oleh KPK.

Disinyalir, praktik semacam ini diduga ulah oknum investor yang bermain. Pasalnya, banyak terjadi di Lobar, oknum investor nakal sering meminta izin (HGU maupun HGB) namun mereka hilang. Termasuk ia mengidentifikasi beberapa kawasan di Sekotong, di mana oknum investor sudah mendapatkan izin. Selama puluhan tahun terbengkalai, karena tidak digarap. Namun begitu mau habis masanya, oknum kembali lagi ingin memperpanjang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Lalu Sukawadi mengatakan bahwa penjualan Gili Tangkong tidak benar alias hoaks. Dirinya menyebut pemilik lahan di pulau tersebut bahkan tidak tahu menahu terkait penjualan ini. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB yang memiliki sebagian aset di Gili Tangkong juga baru mendapat kabar tentang isu penjualan lahan melui website internasional tersebut.

“Penjualan gili itu tidak benar, karena kita di daerah juga tidak mengetahui sama sekali. Terlebih pemilik lahanya juga tidak tahu tentang kabar penjualan itu. Saya pikir pembuat situs itu hanya mencari sensasi saja untuk meningkatkan rating agar pengunjungnya banyak,” ungkapnya.

Ditambahkan Sukawandi, isu adanya jual beli pulau-pulau kec di Lobar bukan menjadi hal baru. Sebelumnya juga pernah diisukan bahwa Gili Nanggu yang berdekatan dengan Gili Tangkong juga pernah menjadi perbincangan hangat karena munculnya isu penjualan. Namun menurutnya isu tersebut hanyalah buaian belaka untuk menarik perhatian masyarakat maupun para investor.

“Sebelumnya dulu juga pernah ada isu penjualan Gili Nanggu tapi kita sebagai petugas pemantau dari kabupaten di bawah kewenangan pemerintah provinsi tidak menemukan adanya kebenaran tentang pulau itu,” jelasnya.

Diakuinya, Gili Tangkong saat ini luasnya 28 hektare. Seluas 7 hektare dari lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi NTB, sebagiannya merupakan lahan milik warga. Dari hak kepemilikan tersebut menurutnya sangat sulit adanya kemungkinan pulau akan dijual, terlebih pengelolaan lahan milik Pemprov NTB juga sedang disewa oleh perusahaan swasta yang membangun kawasan penginapan.

“Ada sekitar 7 hektare lahan Pemprov NTB di sana, dan sebagian lahan Pemprov itu juga sudah dikelola oleh perusahaan swasta. Jadi tidak mungkin akan dijual,” imbuhnya.

Anggota DPRD Lobar, Indra Jaya Usman mengatakan yang perlu dilakukan Pemprov adalah meng-clear-kan isu penjualan pulau tersebut. Siapa yang melakukan itu, bila perlu diselidiki. Mengenai PT. Heritage Resort and Spas yang belum ada pergerakan sama sekali dan sudah dinyatakan wanprestasi, tinggal Pemprov berlakukan aturan yang sudah mereka sepakati.

Ia juga meminta Pemprov memperjelas soal pemenang tender pengelolaan kawasan itu, “Kalau memang wanprestasi ya putus aja dan lakukan beauty contest yang baru supaya jelas duduk perkara pulau itu. Jangan ada lagi informasi ndak jelas soal penjualan pualu itu,”jelas dia.

Apakah memungkinkan Pemprov menghibahkan kawasan itu ke Lobar? Menurut dia tergantung provinsi. Menurutnya, lebih bagus apabila provinsi berkenan menyerahkan pengelolaannya ke Lobar. “Yang kami inginkan pulau itu cepat dilaksanakan pengelolaannya, dibangun, Lobar pasti akan mendukung setiap kebutuhan untuk membangun pulau itu sesuai kewenangan kabupaten,”imbuh dia. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional