Lobar dan Lotim Kesampingkan Uang Denda

H.M. Sukiman Azmy.(Suara NTB/yon) , H. Fauzan Khalid. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim) mengesampingkan pembayaran denda berupa uang kepada masyarakat pelanggar protokol pencegahan covid-19. Kedua pemda ini mengutamakan edukasi kepada masyarakat daripada pemberian sanksi denda.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dalam sosiliasai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 50 tahun 2020 tentang pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di masa pandemi Covid-19, Selasa, 11 Agustus 2020 mengatakan, pihaknya memang mulai melakukan sosialisai Perbup pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum di masa pandemi Covid-19. Meski dalam Perpub itu terdapat sanksi bagi yang melanggarnya, namun pihaknya lebih mengedepankan langkah pencegahan penyebaran covid-19. Pihaknya pun akan memaksimalkan bale isolasi yang disediakan desa. “Perbup itu supaya mendidik semua kalangan baik itu masyakarat agar disiplin dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Iklan

Camat Kediri, Hermansyah mengatakan sosialisai Perbup itu sebenarnya sudah dilakukan pihaknya. Terutama di kawasan pasar maupun grai ritel modern. Hanya saja pihaknya ingin adanya kebiasaan baru dari kesadaran masyakat menerapka protokol secara sendiri. “Minimal kita harapkan di masyarakat menerapakan 3 M, Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang akan terus kita lakukan edukasi terhadap masyarakat, sehingga ada kesadaran dalam diri masyatakat dan perbup itu bisa tercapai,” jelas Herman.

Diakuinya pihaknya sudah mengumpulkan seluruh Kapala Desa (Kades) se-Kecamatan Kediri untuk sosiliasi itu. Bahkan saat itu hadir juga Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang turun menyosialisasikan Perbup itu. Menurutnya terkait dengan penerapan sanksi hukum dari pelanggaran protokol dalam Perbup itu tetap akan dilakukan pihaknya. Hanya saja sebelum itu, pihaknya memilih mengedukasi dulu masyarakat. “Jadi tidak serta merta Perbup itu berlaku terus kita tindak lanjuti dengan sanksi hukum. Namun Perlu adanya upaya sosiliasi,” ucapnya.

Sementara itu, memasuki era new normal atau kenormalan baru. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lotim terus meningkat. Kondisi itu tida terlepas disebabkan karena abainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, Pemda Lotim menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang “ngeyel” patuhi protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan nantinya bersifat mendidik dan mengesampingkan dalam bentuk uang.

Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, Selasa, 11 Agustus 2020 menegaskan, dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan itu, Pemda Lotim memilih untuk memberikan sanksi tegas dan mendidik bagi masyarakat yang dapat memberikan dampak positif untuk kehidupan sekarang dan masa mendatang. Di antaranya berupa hukuman olahraga serta diminta untuk membaca Pancasila, UUD dengan menghindari sanksi denda berupa uang.

“Kita hindari pemberian sanksi berupa uang. Nanti kita tumbuhkan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pemberian sanksi itu,” terang mantan Dandim 1615 Lotim ini.

Dalam penerapannya, bupati mengaku sudah berkoordinasi dengan Kodim 1615 Lotim serta Polres Lotim. Dari Pemda nantinya dari tim gugus tugas penanganan Covid-19 dengan Satpol PP. Nantinya akan dibuat pos-pos penilangan di tempat-tempat tertentu selain akan dilakukan patroli wilayah hingga kecamatan dan desa. Sehingga penertiban dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan dapat menyeluruh.

“Dalam penerapannya tidak ujuk-ujuk. Tapi di awal kita akan gencarkan sosialisasi terlebih dahulu,” terang bupati. Adapun berdasarkan grafik perkembangan kasus Covid-19 Lotim pertanggal 11 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 228 orang, sembuh 151 orang, masih isolasi 65 orang dan meninggal 12 orang. Untuk yang masih isolasi ini, kata bupati dirawat di sejumlah rumah sakit di Lotim maupun di luar Kabupaten Lotim. (her/yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here