Lobar Berhentikan Sementara Empat Oknum ASN

Kepala BKDPSDM Lobar,  Suparlan (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menindaklanjuti arahan KPK yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri menyangkut pemecatan oknum ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Sebanyak 4 oknum ASN dirumahkan atau diberhentikan sementara dari status ASN. Status tetap dari 4 oknum ASN ini akan menunggu putusan MK terkait tuntutan judicial review terhadap kebijakan SKB tersebut. Selain dirumahkan, oknum ini tidak diberikan hak berupa gaji dan tunjangan.

Demikian ditegaskan Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos,, Senin,  7 Januari 2019.

Iklan

Ia menolak menyebut nama dan instansi dimana empat oknum ASN bertugas, sebab hal ini dinilai kurang pantas. Yang jelas, tegas Suparlan, 4 orang ini dirumahkan sebagai bentuk komitmen pemda menindaklanjuti SKB tiga menteri.

Keempat oknum ASN ini, jelasnya berhenti sementara bukan dipecat secara permanen. Sebab putusan tetap atas status ke empat oknum ASN ini perlu menunggu putusan MK. Di mana saat ini tengah berlangsung persidangan tuntutan judicial review terhadap SKB tersebut dari Korpri dan Ombudsman. Namun para ASN ini tidak diberikan gaji, sampai ada keputusan MK.

‘’Terhitung sejak bulan Januari ini ke empat ASN tersebut mulai dirumahkan dan pemberikan gaji dihentikan,’’ tegasnya.

Tindaklanjut dari SKB ini, ujarnya, berdasarkan rapat BKD seluruh NTB di provinsi beberapa waktu lalu. Di mana sesuai dengan kesepakatan dengan provinsi, seluruh kabupaten/kota harus menindaklanjuti SKB tersebut. Sebab jika  tidak ditindaklanjuti, maka sanksi akan dijatuhkan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Suparlan menambahkan, imlementasi dari SKB ini komitmen dilaksanakan pemda dalam menindaklanjuti SKB.

Pada bagian lain, Asisten III Setda Lobar Dr. H Fathurrahim mengatakan kenaikan gaji ASN sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat belum mulai berlaku. Pihak pemda Lobar masih menunggu aturan lanjutan berupa juklak dan juknis kenaikan gaji tersebut. “Kita tunggu pengumuman pemerintah, kami belum tahu kapan diberlakukan,” tukasnya. (her)