Lobar Antisipasi Persekongkolan Tender

Kartono Hartoyo. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Pemda Lombok Barat (Lobar) berupaya mencegah adanya dugaan persekongkolan tender, seperti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu upayanya dengan melibatkan unsure Kejaksaan, terutama dalam proyek strategis dan bernilai besar.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BJ) Setda Lobar, Kartono Hartoyo mengatakan dengan sistem lelang saat ini di Lobar sangat tidak mungkin melakukan tindakan persekongkolan. Karena proses dan persyaratannya sangat detail melalui online. Sehingga ruang gerak ULP sudah dibatasi, andaikata pun menambah persyaratan harus persetujuan dari dinas PU dan Inspektorat.

Iklan

Sebab kalau dilakukan penambahan syarat pasti rawan digugat oleh rekanan. “Kita dibatasi oleh sistem, kita hanya melihat dokumen penawaran itu secara administrasi ada dan sesuaikan tidak,” terang dia. Sistem ini menyebabkan persaingan menjadi fair.

Apakah kerawanan pada pengguna atau OPD? Menurut dia, hal ini juga dibatasi karena kontak fisik dibatasi. Bahkan bisa ketemu dengan rekanan setelah tuntas klarifikasi. Artinya tidak bisa komunikasi sebelumnya sehingga kerawanan itu bisa dicegah. Upaya lain yang dilakukan, pihaknya melibatkan pihak kejaksaan untuk pembinaan dan monitoring. “Kami Libatkan Kejaksaan dalam monitoring pengadaan proyek,” jelas dia.

Langkah ini juga dalam rangka mencegah terjadi permasalahan hukum. Pihak kejaksaan dilibatkan bukan dari awal, namun setelah berjalan. Kejaksaan dimintai konsultasi terkait hal-hal yang perlu pertimbangan. Proyek yang dimonitoring melibatkan kejaksaan adalah proyek strategis. Karena dalam aplikasi MCP KPK meminta laporan 10 proyek strategis. Artinya, strategis secara nilai dan manfaat proyek itu sendiri. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional